Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan sejumlah gubernur usai pembukaan Rakornas Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. Jokowi menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk dan benih, irigasi dan bendungan. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda dengan pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menginginkan interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak, ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mendukung kebijakan pengurangan subsidi BBM. Ia bahkan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bisa mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) sepenuhnya. Asalkan, kata Lana, pengalokasian subsidi BBM itu tepat sasaran. (Baca: Apa Jadinya Jika DPR Tolak BBM Naik?).
Menurut Lana pencabutan subsidi BBM bisa diusulkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015. "Asalkan ada argumen yang kuat," kata Lana kepada Tempo, Ahad, 23 November 2014. Harga BBM Premium seharusnya Rp 9.200 namun pemerintah menaikkan harga itu dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter. Sehingga masih ada sisa subsidi Rp 700 per liter untuk Premium.
Meskipun demikian, Lana mengatakan perlu keberanian dari pemerintah untuk menghapuskan subsidi BBM sepenuhnya. Kebijakan tersebut dinilai tidak populis dan akan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Namun, kata Lana, anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 267 triliun akan lebih efektif bila dialihkan ke sektor lain seperti infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. (Baca; Interpelasi Soal BBM Diupayakan Sebelum Reses).
Ihwal inflasi akibat pencabutan subsidi yang berujung pada kenaikan harga BBM, Lana menganggap hal ini tidak signifikan karena tidak akan berlangsung lama. Paling lama, kata dia, inflasi akibat kenaikan harga BBM terjadi pada rentang waktu 2-3 bulan. Setelah itu, "Inflasi akan cenderung realistis meskipun tidak akan mengalami penurunan."
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
5 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
