TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz menyatakan sejauh ini Dana Moneter Internasional (IMF) mendukung langkah pemerintah dalam penyelesaian utang usaha kecil dan menengah (UKM). Namun karena terjadi perbedaan persepsi, kemudian beredar informasi seolah-olah IMF menolak konsep tersebut. Hamzah mengakui telah meminta Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menyelesaikan utang UKM setiba di Jakarta. “Sepulang dari luar negeri, presiden harus mengurus masalah itu agar dapat diselesaikan secepatnya. Jika tidak, akan mengundang pihak lain untuk mempolitisasi persoalan itu menjadi lebih ruwet,” ujar Hamzah seperti ditirukan M. Lutfi, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), usai menghadap Wakil Presiden, Kamis (28/3). Bahkan Hamzah, jelasnya, meminta agar draft penyelesaian UKM dan pembayaran kredit usaha tani yang rencananya berbentuk keputusan presiden (Keppres) diubah menjadi Peraturan Pemerintah dengan kekuatan hukum lebih kuat. “Wakil presiden juga berharap masalah tersebut selesai setelah pertemuan Paris Club 5-7 April 2002,” ujar Lutfi. Wapres Hamzah, jelasanya, setuju dengan proses restrukturisasi menyeluruh UKM, dengan opsi hair cut (pemotongan utang), refinancing, atau reschedulling. Kendati demikian, Hamzah menyarankan opsi yang ditempuh yakni hair cut, refinancing atau kombinasi ketiganya. “Jadi tidak ada perbedaan pemikiran antara tawaran Kementrian Negara Koperasi dan UKM dengan konsep Wapres Hamzah Haz. Tapi, hanya pengilustrasian yang berbeda,” ujar Lutfi. Hamzah juga menjelaskan pemerintah telah menjelaskan kepada IMF perihal penyelesaian masalah tersebut, melalui tim paket kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang dikoordinasikan wakil presiden. Hasilnya, IMF setuju. Dan, perbedaan pendapat keduanya mencair. Pemerintah juga berjanji untuk menjelaskan kembali lebih lanjut masalah hair cut seandainya kelak IMF tak setuju. “Menurut Wapres Hamzah, sejauh ini tidak ada perbedaan pendapat mencolok antara pemerintah dengan IMF,” ujar Lutfi. Menurut Lutfi, HIPMI mendukung restrukturisasi menyeluruh UKM oleh pemerintah. Konsep itu dirasa adil, sejajar dengan penyelesaian hutang diatas Rp 5 milyar, seperti pada masalah PKPS. Organisasi tersebut memperkirakan recovery rate dari program restrukturisasi hutang UKM bisa mencapai 44 persen. “Angka itu lebih besar ketimbang restrukturisasi hutang di atas Rp 50 miliar atau disebut aset pokok koorporasi yang hanya memiliki recovery rate 30,18 persen. Begitu pula aset UKM yang diselesaikan melalui institusi finansial yang memenangkan lelang tender utang UKM dari BPPN. Untuk yang terakhir, recovery rate-nya sekitar 32,7 persen,” kata Lutfi. Berkaitan dengan itu, lanjut Lutfi, HIPMI mensinyalir ada kepentingan dari institusi keuangan yang terlanjur membeli hutang-hutang UKM untuk mementahkan kembali restrukturisasi dari pemerintah. Lutfi menyebutkan tiga nama penbeli hutang UKM dari BPPN, yaitu ANZ Panin, Hudson (Danamon) serta Arta Graha. “Bila restrukturisasi itu disetujui, UKM dapat potongan hutang, yang berarti pendapatan institusi tersebut berkurang,” tutur Lutfi. (Dede Ariwibowo)