Jusuf Kalla Memuji Menteri Susi Ihwal Subsidi BBM  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 13 November 2014 06:54 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memaparkan visi dan misi kementeriannya dalam diskusi bersama pimpinan media massa di Jakarta, Jumat 7 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya buka suara ihwal pemilihan komposisi para pembantunya dikabinet, yang menurutnya kurang terkenal, namun lebih berorientasi kerja. Salah satunya penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.

"Kami justru mendahulukan kemampuan bekerja daripada membuat analisa yang kadang-kadang tidak ada ujung pangkalnya," ujar JK panggilan akrabnya dalam sambutan Indonesia Ekonomi Outlook di Hotel Four Seasons, Rabu malam, 12 November 2014. (Baca: Jusuf Kalla: Kenaikan Harga BBM Akan Ditunda)

JK yang terkenal blak-blakan mengatakan, Susi merupakan orang yang tepat memimpin KKP karena terobosannya mampu membantu pemerintah mencarikan solusi. Ia mencontohkan saat lulusan Sekolah Menengah Pertama itu lebih meminta agar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan dihapuskan daripada menambahnya. "Padahal biasanya menteri justru tetap meminta subsidi ke nelayan," ujarnya. (Baca: Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh)

Ternyata berdasarkan temuan, subsidi BBM untuk nelayan tidak tepat sasaran, konsumsi terus mengalami pembengkakan hingga tiga kali lipat dari semula 600 ribu ton menjadi 1,7 juta ton dalam enam tahun terakhir, namun saat bersamaan justru impor ikan mengalami kenaikan signifkan. "Loh ini apa yang terjadi, tentu ada yang salah, subsidi tinggi, namun impor juga tinggi," kata dia. (Baca: Rp 150 Triliun Subsidi BBM Bocor di Laut)

Akibat besarnya subsidi yang diberikan, tak mengherankan banyak nelayan yang justru lebih terpacu menjual BBM bersubsidi daripada harus melaut. "Ini kan ada yang salah," ujarnya.

Menurutnya pemilihan menteri baru itu, semata-mata karena cara kerja mereka yang berbeda dengan praktisi dalam menganalisa persoalan yang dihadapi masyarakat. "Tentu perlu digabungkan, kita perlu realistis melihat keadaan Indonesia ini, tanpa perlu ragu-ragu," ujarnya.

JAYADI SUPRIADIN

Baca berita lainnya:
Terungkap, Artis yang Ditangkap BNN Berinisial VM
Pakaikan Mantel ke Istri Jinping, Putin Dikritik
FPI Pernah Ditolak di Daerah-daerah Ini
Menteri Susi Disemprot Nelayan
Pidato Jokowi Terbanyak Ditonton, Kalahkan Obama




Berita terkait

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

12 hari lalu

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

33 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

34 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

34 hari lalu

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

56 hari lalu

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?

Baca Selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

24 Februari 2024

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.

Baca Selengkapnya

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

19 Februari 2024

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

19 Februari 2024

Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

18 Februari 2024

Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?

Baca Selengkapnya