Kapal kargo (kiri) dan kapal feri berlayar dalam jarak yang sangat dekat di perairan Selat Sunda, Merak, Banten. Perairan Selat Sunda selain menjadi jalur pelayaran antara Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Bakauheni juga merupakan jalur lalu-lintas pelayaran internasional. DOK/TEMPO/Adri Irianto
TEMPO.CO , Jakarta - Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan ide untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan atau maritim. Selain mengoptimalkan pendapatan dari hasil laut, Jokowi juga memiliki visi untuk mengembangkan jalur perhubungan laut secara lebih masif, salah satunya dengan sistem pelayaran yang disebut tol laut. (Baca: Di Forum CEO APEC, Jokowi 'Jualan' Tol Laut).
Namun sebelum membangun jalur tol laut, Jokowi harus memperhatikan beberapa hal. Menurut Pengamat Ekonomi The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh Jokowi. Poin pertama adalah pendayagunaan sumber daya maritim seperti posisi geografis dan kondisi kelautan nasional. "Ini sudah dilakukan Indonesia tapi belum optimal," kata Yose kepada Tempo.
Poin kedua adalah pembangunan infrastruktur kelautan. Menurut Yose, Indonesia harus mengutamakan pembangunan infrastruktur maritim, seperti pelabuhan baru dan pembangunan jasa maritim, yakni armada kapal dan pergudangan serta pembangunan industri maritim. (Baca: Dukung Tol Laut Jokowi, Pelindo III Tambah Crane).
Hal lain yang harus diperhatikan adalah sistem pengawasan sektor maritim yang memadai. Hal ini terkait dengan pengadaan fasilitas pelabuhan baru, pengaturan sistem transportasi laut, dan pembangunan perangkat pengawasan. "Semacam fungsi controltower dalam lalu lintas penerbangan," ujarnya.
Jika tiga hal ini sudah tersedia, Yose yakin upaya Presiden Jokowi untuk mengoptimalkan sumber daya kemaritiman bisa tercapai. Apalagi Jokowi berniat membangun 24 pelabuhan, termasuk deep sea port, dalam lima tahun ke depan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
