Sebuah SPBU di penuhi oleh warga yang akan membeli dan memenuhi tangki kendraannya di Hayam Muruk, Jakarta Barat, (21/6). Jelang Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi warga rela mengantri untuk mengisi BBM. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Institute for Development of Economics and Finance Eni Sri Hartati menganggap kenaikan bahan bakar minyak tak tepat dilakukan saat ini. Sebab, data yang dirilis Badan Pusat Statistik dua hari lalu menggambarkan kondisi perekonomian masih lesu. “Pemerintah harus mengkalkukasikan data itu secara matang,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 7 November 2014.
Hingga triwulan ketiga tahun 2014, kata Eni, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional belum mampu menembus angka lima persen. Lambannya aktivitas perekonomian disebabkan oleh kenaikan suku bunga, bahan bakar gas, dan tarif dasar listrik. Akibatnya, konsumsi masyarakat masih terfokus pada kebutuhan primer, khususnya pangan. (Baca: Soal Rapat Harga BBM, Ini Jawaban Kepala Bappenas)
Penurunan daya beli masyarakat juga berakibat pada lesunya aktivitas para pelaku bisnis. Gambaran yang paling tegas terlihat dari kondisi industri tekstil. Menurut data BPS, kata Eni, pola konsumsi masyarakat cenderung mengalami penurunan. “Dalam enam bulan terakhir tidak ada barang yang keluar dari gudang. Ini menunjukkan daya beli masyarakat anjlok,” ujarnya. (Baca: Rusia Tawarkan Minyak ke Indonesia)
Menurut Eni, kenaikan harga BBM dipastikan akan makin memperparah daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di lapisan menengah bawah. Untuk mengurangi dampak tersebut, Eni meminta pemerintah menyiapkan strategi bantalan krisis yang tepat. “Tidak cukup dengan program KIS dan KIP karena dua program itu masih terganjal masalah anggaran,” katanya. (Baca: Analis: Kenaikan BBM Berdampak Hingga Akhir 2015)
Eni berpendapat pengurangan beban subsidi bisa dilakukan dengan cara lain seperti efisiensi tata kelola energi nasional. Pemerintahan Jokowi perlu mengupayakan proses pengolahan minyak secara mandiri agar tidak lagi bergantung pada peran broker seperti Pertal. “Kenapa kita harus membeli minyak olahan? Kalau seperti itu terus akan membebani volume subsidi,” katanya. (Baca juga: Eks Wakil Jokowi Siap Demo Tolak Kenaikan BBM)
