Jadi Menteri, Jonan Belum Lapor Kekayaan  

Reporter

Kamis, 30 Oktober 2014 11:14 WIB

Ignasius Jonan. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Nama mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan sudah tak asing di bidang perhubungan Tanah Air. Karier Jonan semakin menanjak setelah didapuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perhubungan di Kabinet Kerja.

Setelah menjabat sebagai menteri, berdasarkan catatan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jonan belum melaporkan harta kekayaannya. Jonan terakhir melaporkan harta kekayaan pada 2009. (Baca: Jadi Anggota DPR, Harta Lukman Hakim Naik Rp 3 M)

Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di laman KPK, harta kekayaan Jonan berjumlah Rp 11,2 miliar. Harta Jonan berupa petakan tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan senilai Rp 1 miliar, Surabaya (Rp 1,3 miliar), Jakarta Selatan (Rp 2,3 miliar), Surabaya (Rp 687 juta), dan Jakarta Selatan (Rp 4,1 miliar). (Baca: 13 Tahun Lalu Harta Tjahjo Kumolo Rp 511 Juta)

Jonan juga mencantumkan mobil pribadinya dalam laporan itu, seperti VW Caravelle yang berharga Rp 275 juta, Mercedes-Benz (Rp 380 juta), Land Rover (Rp 600 juta), dan Audi (Rp 100 juta). Selain itu, ada juga logam mulia seharga Rp 13 juta, batu mulia (Rp 21 juta), koleksi barang seni dan antik (Rp 25 juta), dan benda lainnya yang diperoleh mulai 1978 hingga 2008 (Rp 190 juta). (Baca: Saat Jadi Anggota DPR, Harta Khofifah Rp 3,5 Miliar)

Giro dan setara kas lainnya yang ditaksir berjumlah Rp 156 juta dan piutang berjumlah Rp 3 juta juga dimilikinya. Hingga saat ini, belum diketahui berapa jumlah harta kekayaan Jonan. Padahal KPK sudah mengimbau kepada jajaran pemerintahan baru untuk segera melaporkan harta kekayaannya.

Adapun kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Topik terhangat:
Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Kabinet Jokowi | Pengganti Ahok

Berita terpopuler lainnya:

@TrioMacan2000 Pernah Memeras Bos Minyak
Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman
Kata Fahri Hamzah Soal Kenaikan Harga BBM

Berita terkait

Biaya Pendidikan STIP Jakarta yang Viral Usai Siswanya Tewas Dianiaya Senior

1 hari lalu

Biaya Pendidikan STIP Jakarta yang Viral Usai Siswanya Tewas Dianiaya Senior

Biaya pendidikan STIP mencapai puluhan juta rupiah per semester

Baca Selengkapnya

Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditargetkan Selesai Akhir Tahun Ini

2 hari lalu

Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditargetkan Selesai Akhir Tahun Ini

Proyek peningkatan dan pengembangan Stasiun Tanah Abang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perhubungan Klaim Keselamatan Pelayaran Indonesia Diakui Dunia

2 hari lalu

Kementerian Perhubungan Klaim Keselamatan Pelayaran Indonesia Diakui Dunia

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran kapal Indonesia telah diakui dunia internasional.

Baca Selengkapnya

Taruna STIP Jakarta Tewas Dianiaya Senior, Polisi Ungkap Penyebabnya

2 hari lalu

Taruna STIP Jakarta Tewas Dianiaya Senior, Polisi Ungkap Penyebabnya

Polisi mengungkap penyebab terjadinya penganiyaan di Kampus STIP Jakarta yang menyebabkan seorang taruna tewas.

Baca Selengkapnya

Jenazah Taruna STIP Jakarta Diterbangkan ke Bali Hari Ini

2 hari lalu

Jenazah Taruna STIP Jakarta Diterbangkan ke Bali Hari Ini

Jenazah Taruna STIP Jakarta korban penganiayaan seniornya akan diterbangkan ke kampung halamannya hari ini.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

4 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Belum Aman untuk Penerbangan

5 hari lalu

Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Belum Aman untuk Penerbangan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Bandara Sam Ratulangi, Manado belum aman untuk penerbangan akibat erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

5 hari lalu

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

BPS mencatat hanya 169 wisatawan mancanegara yang menggunakan 17 Bandara yang kini turun status menjadi Bandara domestik.

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

5 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,

Baca Selengkapnya

Kemenhub Putuskan Hanya 17 Bandara Internasional dan 17 Bandara Domestik di Indonesia, Apa Beda Keduanya?

5 hari lalu

Kemenhub Putuskan Hanya 17 Bandara Internasional dan 17 Bandara Domestik di Indonesia, Apa Beda Keduanya?

Kemenhub tetapkan 17 bandara internasional dan 17 bandara domestik di Indonesia. Kenapa?

Baca Selengkapnya