Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan tol akses pelabuhan di kawasan Jampea, Jakarta, Jumat (9/5). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pegawai untuk mengisi kantor Public Private Partnership (PPP) center yang akan dioperasikan mulai 2015. "SDM-nya sudah ada alokasinya, kita sudah ada rekrutmen," katanya di kantor Kementerian Keuangan. Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2014. (Lihat: Pemerintah Percepat Finalisasi PPP)
Proses administrasi pembentukan kelembagaan yang berfungsi mengurus proyek infrastruktur berskema kerja sama pemerintah swasta itu telah hampir tuntas. PPP Centre juga sudah mengantongi persetujuan bersama negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Salah satu yang mengganjal adalah kelengkapan pegawainya. "Kami sedang mencari siapa kepala pusatnya dan siapa kepala divisinya," ujarnya. "Karyawan BKF yang sekolah di luar negeri akan kami siapkan untuk mengisi."
PPP Centre akan mendapatkan bantuan teknis dari Australia dan Kanada yang bertugas membantu kepala dan pejabat terkait dalam kegiatan operasional sehari-hari. Salah satu tugas lembaga baru itu adalah mengkaji reformasi fiskal di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global saat ini.
Andin mengatakan negara anggota APEC yang menaungi lembaga itu bisa membagi informasi mengenai berbagai perkembangan fiskal atau nonfiskal di negara masing-masing. (Baca: Proyek Kereta Trans Kalimantan Pakai Skema PPP)
Menurut Andin, untuk mengiming-imingi investor baru masuk, pemerintah harus siap dengan pelayanan perizinan terpadu, ketersediaan listrik, serta infrastruktur yang baik. Faktor perizinan ini menjadi sorotan utama bagi para investor. Adapun persoalan pajak, pemerintah berusaha tidak menjadi momok bagi investor dengan cara memungut pajak setelah bisnis sang investor baru berjalan lancar.
Seperti diketahui, PPP Center berdasarkan keputusan pertemun APEC tingkat menteri keuangan di Nusa Dua, Bali, beberapa tahun lalu. Rencananya lembaga itu akan menjadi pusat untuk mengatur standardisasi proyek investasi dari setiap negara anggota APEC.
