TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Bank Dunia mengungkapkan, implementasi dana hibah senilai US$ 203 ribu (Rp 1,9 miliar) dikorupsi. Bank Dunia mengucurkan dana itu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk jaringan pengaman sosial. Indonesia memperoleh persetujuan dana hibah dalam pertemuan Asia Eropa-Uni Eropa pada 2001.Akibat dikorupsi, Bank Dunia langsung memasukkan nama lima orang dan dua perusahaan dalam daftar hitam. Orang-orang dan perusahaan ini dianggap tidak layak lagi menerima bantuan apa pun dari Bank Dunia selama tiga tahun ke depan. Country Director Bank Dunia Andrew Steer, seperti dikutip AFP, mengatakan, Bank Dunia akan melaporkan ini ke pemerintah Indonesia dan akan menunggu tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah.Ketika dimintai konfirmasinya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati belum mau berkomentar. “Saya masih harus mengecek dulu,” katanya melalui pesan singkat. Sri Mulyani ikut rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang melakukan kunjungan ke Amerika.Direktur Prakarsa Binny Buchory menyatakan, tanggung jawab (implementasi) itu tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah Indonesia, tapi juga pada Bank Dunia sebagai pemberi hibah. "Bank Dunia semestinya mengerti bahwa dia memberi hibah pada pemerintahan yang korup. Jadi Bank Dunia harus ikut bertanggung jawab. (Kejadian) ini berarti ada proses pengawasan day to day yang tidak berjalan di lembaga itu," kata Binny saat dihubungi Tempo. Binny menambahkan, masalah ini juga terkait pada desain program hibah. "Beberapa program, seringkali secara desain sudah rawan korupsi. Ambil contoh desain jaringan pengaman sosial untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan beras. Desainnya adalah mendrop beras miskin dari pusat. Jelas rawan korupsi," ujar mantan Sekretaris Eksekutif INFID ini.Menurut dia, hal yang juga mesti dicermati dari kasus korupsi dana hibah itu adalah kelanjutan program serupa di masa yang akan datang. "Harus ditanyakan pada Bank Dunia, apakah kasus itu akan membuat mereka menghentikan program hibah atau pemberian utang baru," ujar Binny.Bagi Binny, jika Bank Dunia berkomitmen untuk tetap memberikan hibah atau utang baru tanpa mengubah sistem pengawasan ataupun tanpa mengevaluasi dan memastikan desain programnya bebas korupsi, berarti Bank Dunia tidak serius memberantas korupsi. Ketika ditanya apakah perlu ada lembaga tersendiri untuk mengaudit utang atau hibah, dia mengatakan, audit dana hibah tidak memerlukan suatu sistem atau badan khusus. Badan Pemeriksa Keuangan, kata Binny, sudah cukup untuk melakukan hal itu. "Namun, BPK juga harus dibersihkan.Selain itu, BPK juga harus membedakan proses audit yang dilakukan terhadap dana hibah dan utang karena hibah itu wujud kerelaan masyarakat asing untuk memotong pajaknya demi membantu negara lain. Thoso Priharnowo/Grace – Tempo