Menperin MS Hidayat (kanan) memberikan keterangan pers bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri). ANTARA FOTO/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membujuk PT Freeport Indonesia agar mau menggunakan produk dalam negeri. Selama puluhan tahun beroperasi di Indonesia, PT Freeport lebih suka mengimpor barang-barang modal untuk kepentingan produksi mereka, dibandingkan memakai produk dalam negeri. Padahal setiap tahun belanja barang modal PT Freeport itu mencapai Rp 15 triliun.
"Saya menegosiasikan ini sejak tiga bulan lalu dengan CEO mereka, baru sekarang mereka bersedia," kata Menteri Perindustrian M.S. Hidayat setelah menandatangani nota kesepahaman tentang pengutamaan penggunaan produk dalam negeri dengan PT Freeport Indonesia Jakarta, 14 Oktober 2014.
Kata Hidayat, pemerintah perlu menyampaikan hal tersebut karena nilai belanja impor yang besar bisa menyebabkan kepincangan ekspor-impor Indonesia. Di satu sisi, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Freeport sebenarnya sudah ada yang bisa disediakan di Indonesia. "Kementerian Perindustrian akan menyampaikan daftar nama barang-barang yang sudah dapat diproduksi Indonesia kepada PT Freeport. Tentunya yang sudah mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan berlaku internasional," kata Hidayat.
Tentu saja tak semua kebutuhan barang modal PT Freeport bisa disediakan di Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan barang-barang yang teknologinya belum dikuasai Indonesia. Namun, dengan adanya kesediaan ini, menurut Hidayat, barang-barang produksi dalam negeri bisa menjadi prioritas dalam pengadaan barang di Freeport. "Kami bisa menyediakan separuh dari kebutuhan mereka saja sudah bagus," ujarnya.
Hidayat juga menyatakan bahwa pengutamaan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri berlaku pula untuk pembangunan smelter PT Freeport. Pemerintah akan menyampaikan daftar barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan PT Freeport.
Hingga kini pemerintah belum mendapatkan kepastian soal lokasi di mana Freeport akan membangun smelter-nya. Apakah akan dibangun di Papua atau di Gresik, Jawa Timur. Keputusan di mana akan membangun smelter itu bergantung pada strategi bisnis Freeport. "Yang jelas mereka harus segera memutuskan," katanya.
