Rini dan Lutfi Bersaing untuk Jabatan Menperindag  

Reporter

Rabu, 15 Oktober 2014 06:01 WIB

Jokowi-Jusuf Kalla, beri keterangan pers usai pertemuan tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. Jokowi umumkan susunan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian yang akan diisi oleh 18 kalangan profesional dan 16 kalangan profesional partai politik. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Rini Soemarno yang saat ini menjabat Ketua Tim Transisi dikabarkan masuk dalam bursa calon menteri di pemerintah presiden terpilih Joko Widodo. Politikus yang tak mau disebutkan namanya mengatakan Rini diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon Menteri Perindustrian dan Perdagangan. (Baca: Sri Mulyani Calon Menteri, DPR: Rakyat Dikibuli)

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Rini pernah menduduki jabatan tersebut. Ia dikabarkan bakal kembali menempati posisi itu. "Dia di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan," ujarnya, Selasa, 14 Oktober 2014. (Baca: Kabinet Jokowi, Nama Sri Mulyani dan Jonan Mencuat)

Rini tak hanya dijagokan karena pengalamannya. Ia digadang-gadang lantaran pemerintahan Jokowi mewacanakan peleburan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, seperti yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Megawati. (Baca juga: Dari Harvard, Karen Mau Bantu Jokowi)

Selain Rini, nama Menteri Perdagangan saat ini, Muhammad Lutfi, juga masuk nominasi. Namanya disodorkan lewat jalur koneksi wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla. "Belum tahu siapa yang bakal dipilih. Dua-duanya punya peluang yang sama besar," tutur politikus tersebut.

Nama Lutfi disebut pula oleh Menteri Perindustrian M.S Hidayat. Ada kemungkinan bekas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini termasuk nama yang dicalonkan untuk menduduki jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Saat dikonfirmasi, Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo mengatakan belum mengetahui nama-nama yang akan dipilih oleh Jokowi. "Selama ini ketika membahas kriteria menteri, Jokowi tak pernah menyebutkan nama," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Selasa, 13 Oktober 2014.

Menurut dia, Menteri Perdagangan dan Perindustrian-nya harus memenuhi tiga kriteria: memiliki kepemimpinan, integritas, serta rekam jejak yang baik. Hal itu diperlukan karena, menurut kajian Tim Transisi, seorang menteri harus berkoordinasi dengan lebih dari sepuluh kementerian.

Eko menuturkan partainya tak keberatan jika nanti Jokowi memilih Menteri Perindustrian dan Perdagangan dari kalangan profesional, bukan dari partainya. "Itu hak prerogatifnya presiden. Namun kami (PKB) siap jika harus dilibatkan dalam kabinet Jokowi," katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Deputi Tim Transisi Bidang Infrastruktur Akbar Faisal. Dia belum mengetahui bahwa M. Lutfi merupakan kandidat Menteri Perindustrian dan Perdagangan. "Kami tidak membicarakan nama dengan Jokowi," ujarnya.

Menurut Akbar, seorang Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang baru harus pandai dalam perdagangan, sehingga dapat memberikan devisa bagi negara. "Menteri yang baru nanti harus seorang marketer yang hebat," kata politikus Partai NasDem itu.

RIKY FERDIANTO | GANGSAR PARIKESIT

Berita Terpopuler
Pendiri Facebook Temui Jokowi, VOA Islam Berang
Komentari FPI, Megawati Ditanya Balik
3 Orang Ini Calon Kuat Jaksa Agung Kabinet Jokowi

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

7 jam lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

10 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

13 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

14 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

14 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

17 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

18 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

19 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

23 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya