TEMPO.CO, Jakarta - PT Freeport Indonesia menyatakan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) telah membuat produksi konsentrat perusahaan mereka menurun. "Turun sekitar 200 persen," kata Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto saat ditemui di sela-sela pemaparan laporan Skenario Bandung: Sketsa Energi Indonesia 2030 di kantor pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2014.
Rozik menerangkan, produksi konsentrat perusuhaannya mengalami penurunan karena kegiatan operasional sempat terhenti selama beberapa bulan. Semula, Freeport menargetkan produksi konsentrat hingga 2,2 juta ton. Namun, dengan adanya undang-undang itu, angka produksi diprediksi hanya akan mencapai 1,2 juta ton. Hingga akhir 2014, sebanyak 700 ribu ton akan diekspor. "Ekspor ini juga 20 persen turun," ujarnya. (Baca:CT Targetkan Renegosiasi 100 Perusahaan Rampung)
Selain akibat penerapan UU Minerba, Rozik menyebutkan, produksi dan ekspor juga turun karena kecelakaan yang terjadi di kawasan pertambangan Freeport baru-baru ini. Meski demikian, dampak kecelakaan tidak signifikan. "Jangka pendek saja," kata Rozik.
Sebelumnya, Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Susigit, memastikan tambang terbuka Grasberg milik PT Freeport Indonesia harus ditutup menyusul terjadinya kecelakaan di tambang pada 27 September 2014. Insiden haul truck melindas Toyota LV tersebut mengakibatkan empat orang meninggal. Lima orang selamat dalam insiden tersebut. (Baca:Longsor Berulang, Freeport Perlu Audit Lingkungan)
"Aktivitas penambangan bijih di tambang terbuka Grasberg belum diperbolehkan beroperasi sampai perusahaan melakukan rekomendasi yang kami berikan," kata Bambang kepada wartawan di kantornya, Selasa, 7 Oktober 2014.
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
