TEMPO.CO, Pangkalpinang - Sebagai daerah penghasil timah, Bangka Belitung hingga saat ini mampu memenuhi kebutuhan timah dunia. Namun gencarnya penangkapan pengekspor timah dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini membuat dunia internasional mulai ragu akan legalitas timah Bangka Belitung.
"Kalau ekspor timah yang sudah mendapatkan laporan surveyor dan pemberitahuan ekspor barang dari Bea-Cukai masih ditahan, tentu ini membuat user timah di dunia bertanya-tanya. Ini bisa membuat krisis kepercayaan internasional bagi timah asal Bangka Belitung," ujar Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani kepada wartawan di kantor Gubernur Bangka Belitang, Senin, 29 September 2014.
Hidayat menyebutkan timah yang sudah memenuhi persyaratan ekspor rata-rata 90 persen sudah menjadi hak pembeli. Dengan demikian, apabila ditangkap dan ekspornya digagalkan akan membuat pembeli protes.
"Kalaupun pihak aparat menduga ada pelanggaran, saran saya bisa diselidiki di gudang masing-masing perusahaan sebelum surveyor membuat laporan. Tidak sampai menangkap yang sudah memiliki dokumen resmi. Ini sekadar saran," ujarnya.
Tak ingin persoalan timah di Bangka Belitung menjadi berlarut-larut, Hidayat mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membentuk tim untuk menginventarisasi seluruh izin usaha pertambangan.
"Kita targetkan waktunya 3-6 bulan. Nanti akan ketahuan siapa yang sebenarnya maling teriak maling. Tim akan bertugas mengecek seluruh smelter dan lokasi pertambangan yang sesuai IUP," ujarnya.
Hidayat mengatakan hasil tim inventarisasi IUP akan membeberkan bagaimana kinerja Surveyor Indonesia yang selama ini dinilai banyak melakukan pelanggaran dalam setiap penerbitan Laporan Surveyor (LS). "Kita akan tahu nanti siapa saja yang punya IUP yang luasnya kecil tapi produksinya banyak. Yang akan kita cek bukan hanya punya swasta. IUP PT Timah juga akan kita inventarisasi. Berikut juga dengan jaminan reklamasi dan data kerusakan lingkungan," katanya.
