Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany didampingi Wakil Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Mas Achmad Santosa, anggota Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, dan Inspektur Jenderal Kemenkeu Sonny Loho memantau persidangan kasus sengketa pajak 14 anak usaha Asian Agri Group (AAG) di Pengadilan Pajak, Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 24 September 2014. "Kehadiran kami di sini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap kasus-kasus pajak seperti ini. Kami tidak sendirian, semua aparat hukum mendukung langkah kami," ujarnya.
Dia mengaku optimistis kasus Asian Agri ini akan dimenangkan pemerintah. Kemenangan Asian Agri nantinya dapat membuat wajib pajak lainnya bakal berpikir dua kali sebelum berupaya menghindari pajak. "Ini seperti warning pada wajib pajak lainnya, supaya jangan melakukan penghindaran pajak yang masuk kategori pidana. Ini menunjukkan pengadilan pajak pun tegas, kalau salah dikenakan hukuman, dan dendanya juga besar," ujar Fuad.
Menurut Fuad, Ditjen Pajak telah mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk Asian Agri untuk melunasinya. "SKP yang kami keluarkan sama dengan pajak terutang yang sudah diperiksa MA. Mahkamah kemudian mengenakan sanksi pidana dua kali pajak terutang. Kami tetap tagih dengan prosedur administratif," ujarnya.
Sidang banding hari ini merupakan bagian dari rangkaian sidang banding 14 anak perusahaan AAG atas besaran pajak yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Kasus yang disidangkan adalah keberatan dua anak perusahaan AAG yaitu PT Saudara Sejati Luhur dan PT Inti Indosawit Subur. Kedua perusahaan tersebut mengajukan banding pengadilan pajak atas besaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Pasal 26 untuk periode 2002-2005.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Asian Agri Group menunggak kekurangan pajak sebesar Rp 1,29 triliun. Kekurangan pajak ini ketika kasus Suwir Laut terungkap di Mahkamah Agung. Suwir Laut adalah bekas petinggi di Asian Agri, yang telah menghindarkan pajak buat perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto itu. Ditambah sanksi administratif Rp 700 miliar, maka tagihan total otoritas pajak mencapai Rp 1,9 triliun.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
51 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
