Kereta Rel Diesel Elektrik Maguwo Ekspres sedang diperbaiki di loko kereta Daops V Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (22/10). TEMPO/Aris Andrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana menghapus subsidi tarif kereta ekonomi jarak jauh. Rencana itu akan diberlakukan mulai tahun depan. "Pertimbangannya sudah ada dari dulu," kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa, 23 September 2014. (Baca: Oktober, Kereta Kalijaga Terancam Tak Beroperasi)
Menurut Joice, subsidi kereta ekonomi jarak jauh akan dialihkan ke kereta lokal, seperti kereta rel listrik Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, Prambanan Ekspress dengan trayek Kutoarjo-Solo, dan Madiun Jaya dengan rute Madiun-Solo. Selain itu, kereta rel diesel Bandung Raya dari Cicalengka ke Padalarang dan kereta Babat dari Surabaya ke Babat. Namun kepastian pencabutan subsidi dan pengalihan itu masih menunggu besarnya anggaran public service obligation (PSO) dalam APBN 2015. (Baca: 6 Tahun KRL Commuter, 700 Ribu Penumpang per Hari)
"Kalau anggaran PSO yang disetujui kecil, ya subsidi dihapus. Tapi, kalau besar, paling cuma kenaikan tarif jarak jauh dan pengalihan subsidi ke kereta lokal," kata Joice.
Menurut Joice, bentuk pengalihan subsidi ke kereta lokal nantinya tak akan melulu dalam bentuk penurunan tarif. Bisa saja subsidi dalam bentuk penambahan frekuensi, jumah tempat duduk, dan penambahan fasilitas.
Menurut Joice, rencana pengalihan subsidi muncul karena dalam beberapa tahun terakhir serapan penumpang kereta ekonomi jarak jauh menurun. Pada 2013, anggaran PSO sampai sempat dikembalikan. "Sebelum-sebelumnya juga sempat dikembalikan," ujar Joice.
Pada 2013, anggaran PSO kereta ekonomi jarak jauh sebesar Rp 700 miliar. Anggaran itu kemudian meningkat jadi Rp 1,2 triliun pada tahun ini.
