TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tengah membenahi keuangan PT.Pertamina, perusahaan minyak milik pemerintah. Menteri Keuangan dan Menteri ESDM saat ini tengah melakukan rekonsiliasi. "Itu rekonsiliasi oleh Pak Wapres telah diperintahkan, ada tim antara saya, ESDM dan Pertamina,"kata Menteri Keuangan, Jusuf Anwar di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (11/5). Rekonsiliasi itu, menurut Jusuf dimaksudkan guna menemukan dan menentukan angka yang tepat bagi Pertamina."Menemukan angka yang benar. Berapa sih utang Pertamina sekarang, dan berapa piutang Pertamina ke pemerintah?"kata Jusuf.Karena dalam penghitungan yang dilakukan antara pemrintah dengan Pertamina sejak awal terjadi perbedaan. Menurut Jusuf mengatakan, kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah juga tidak sebesar yang ditetapkan."Perhitungan awal masih ada perbedaan. Penghitungan kami utang pemerintah lebih kecil,"kata Jusuf. Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi ke Pertamina sebesar Rp. 1,2 triliun setiap bulan mulai Mei hingga Desember 2005. Dana tersebut akan digunakan untuk biaya impor pembelian minyak mentah.Padahal, dari alokasi APBN 2005 dana subsidi BBM untuk Pertamina sebesar Rp. 19 triliun telah habis hingga Maret 2005. Bahkan pemerintah juga telah mengucurkan dana talangan sebesar Rp. 4,1 triliun.Suryani Ika Sari
Berita terkait
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari
22 jam lalu
dr. Sidhi menambahkan bahwa selain untuk kesehatan jantung, olahraga lari dapat menjaga kesehatan mental.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
1 hari lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaTerkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI
1 hari lalu
Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.
Baca SelengkapnyaAturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga
2 hari lalu
Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai
2 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor
2 hari lalu
Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
2 hari lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaIstri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi
2 hari lalu
Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik
2 hari lalu
Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
2 hari lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca Selengkapnya
