Para pekerja berkumpul dekat terowongan yang atapnya longsor di Mimika, Papua, menunggu evakuasi rekan mereka yang masih terjebak (15/5). Sebanyak 41 pekerja PT Freeport Indonesia terjebak di terowongan tersebut. AP
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat energi, Kurtubi, mengatakan pemerintah harus mengevaluasi semua kontrak di pertambangan setelah terjadinya longsor di wilayah pertambangan milik PT Freeport Indonesia. Pengawasan terhadap wilayah pertambangan karena selama ini pemerintah tidak punya kekuasaan untuk mengontrol perusahaan tambang. "Dalam kontrak karya, pemerintah menyerahkan 100 persen ke operator pertambangan," kata Kurtubi ketika dihubungi Tempo, Ahad, 14 September 2014. (Baca: Pemerintah Benarkan Ada Longsor di Freeport)
Dia mengatakan seharusnya pemerintah membuat peraturan untuk perusahaan tambang agar memenuhi berbagai syarat untuk melakukan aktivitasnya. "Seperti lokasi, peralatan, teknologi, dan keamanan." (Baca: Satu Orang Tertimbun di Kawasan Tambang Freeport)
Kurtubi juga mencurigai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Freeport Indonesia sudah memenuhi syarat apa belum. "Amdalnya bisa saja tidak ada," ujar dia.
Area tambang Freeport Indonesia longsor pada Jumat 12 September 2014. Lokasinya terletak di West Muck Bay tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC). Longsoran itu menutupi sebagian kendaraan jumbo drill yang dioperasikan oleh dua orang.
Kurtubi menilai kejadian itu bisa membuat nama Indonesia jelek di mata pelaku usaha. Terlebih, ada dua orang operator yang menjadi korban. Dari kedua korban, satu selamat dan seorang lainnya masih dievakuasi.
Juru bicara PT Freeport Indonesia, Daisy Primayanti, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan telah terjadi jatuhnya material berupa batuan dan tanah, saat aktivitas ground support dilakukan. Longsor yang terjadi sejak Jumat, 12 September 2014, sekitar pukul 23.30 WIT, menyebabkan satu karyawan Freeport masih tertimbun tanah longsor di areal tambang bawah tanah West Muck Bay di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
"Material itu kemudian menutupi sebagian kendaraan jumbo drill yang tengah beroperasi," kata Daisy, Sabtu, 13 September 2014.
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
2 Mei 2023
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
