Harga Elpiji Naik, Inflasi Terdongkrak 0,1 Persen  

Reporter

Selasa, 9 September 2014 20:08 WIB

Seorang pedagang menata bahan makanan jualannya di Pasar Senen, Jakarta, Senin (2/1). ANTARA/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan kenaikan harga gas LPG 12 kilogram, tidak menyebabkan kenaikan inflasi yang signifikan. Dia memperkirakan kenaikan inflasi tak bakal lebih dari 0,5 persen. "Kenaikan harga LPG paling hanya menyebabkan inflasi 0,1 persen, lebih kecil dari kenaikan tarif listrik," kata Chatib saat ditemui usai melantik Pejabat Eselon I di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa, 9 September 2014. (Baca : Jual Elpiji, Pertamina Sudah Rugi Rp 2,5 Triliun)

Menurut Chatib, dampak kenaikan gas LPG tak sebesar listrik dan bahan bakar minyak. "Volume LPG kan terbatas, jadi jangan khawatir inflasi akan naik gara-gara itu," katanya. Bila harga LPG ukuran 12 kilogram naik hingga 60 persen, kata Chatib, sumbangan terhadap inflasi hanya 0,3 persen. Adapun Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto memperkirakan sumbangan kenaikan elpiji terhadap inflasi bisa mencapai 0,2-0,3 persen.
(Baca: Ogah Bocorkan Harga Baru Elpiji, Ini Alasan CT)

Pemerintah telah menyetujui rencana Pertamina (Persero) menaikkan harga LPG 12 kilogram. Kenaikan harga dilakukan agar Pertamina bisa menekan kerugian akibat penjualan LPG yang mencapai Rp 5-6 triliun per tahun. (Baca: Pemerintah Setujui Kenaikan Harga Elpiji)

Pertamina mengklaim kenaikan harga tidak menimbulkan dampak yang besar terhadap inflasi. Alasannya, pengguna gas ukuran tersebut didominasi oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas. Lain halnya dengan pengguna gas ukuran 3 kilogram yang masih mendapat subsidi pemerintah. (Baca juga: Elpiji Batal Naik, Pembahasan Jalan Terus)

Juru bicara PT Pertamina (Persero) Adiatman Sardjioto mengatakan sepanjang tahun ini, perseroan telah menanggung kerugian sekitar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun karena menjual LPG dengan harga murah. "Kerugian setahun itu sekitar Rp 2,5 triliun," katanya, Selasa, 9 September 2014.

Menurut Adiatma, selama ini perusahaan telah menjual LPG 12 kilogram dengan harga yang tidak mengikuti harga pasar. Artinya, Pertamina mensubsidi harga elpiji nonsubsidi sekitar Rp 6.000 per kilogram. "Padahal harganya Rp 11.500 per kilogram," ujarnya.

AISHA SHAIDRA | TRI ARTINING PUTRI

Berita Terpopuler
Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
PKS Blunder Usung Pilkada Tak Langsung
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf
Demi Prabowo, PKS Setuju Pilkada Lewat DPRD

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

2 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

3 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

23 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

34 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

43 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

46 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

50 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

52 hari lalu

Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

Profil Kartika Wirjoatmodjo, Darmawan Junaidi, dan Chatib Basri disebut-sebut Menteri Keuangan di rezim Prabowo nanti. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

52 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya