TEMPO.CO, Jakarta - Deputi tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan timnya tengah mempertimbangkan metode pembayaran pajak dengan sistem elektronik atau e-tax. (Baca: Kendala Menumpuk, Target Pajak Sulit Tercapai)

Cara ini, ujar Andi, dianggap tepat untuk menggenjot penerimaan pajak dalam waktu cepat. "Jokowi tidak punya banyak waktu memperbaiki rasio pajak," tuturnya di rumah transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 2 September 2014. (Baca juga: Temui Boediono, Ini yang Akan Dibahas Tim Transisi)

Hingga kini, kata Andi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kerap kali mengeluhkan kurangannya tenaga untuk mendata dan memungut pajak dari wajib pajak perorangan dan badan usaha. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor pajak tidak optimal.

Di sisi lain, upaya menggenjot penerimaan dengan mengubah rasio memerlukan waktu 18 tahun. Padahal, ujar Andi, Jokowi hanya memiliki waktudua-tiga tahun untuk memperbaikinya. "Rasio pajak harus realistis, apakah akan ditambah menjadi 12,5 persen atau 13 persen," tuturnya. (Baca: Transisi Badan Penerimaan Negara Butuh Tiga Tahun)

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014, pemerintah menargetkan rasio pajak 12,3 persen dengan nilai penerimaan Rp 1.246,1 triliun. Sedangkan pada RAPBN 2015, pemerintah menargetkan penerimaan pajak senilai Rp 1.370,8 triliun.

Andi mengatakan timnya tengah mengutak-atik perhitungan penerimaan pajak. "Kami melakukan simulasi, berapa rasio yang tepat. Jika ditingkatkan sekian persen, berapa tambahan pendapatan negara." (Baca juga: Bertemu Tim Transisi, Pemerintah Tak Bahas BBM)

GANGSAR PARIKESIT

Berita Terpopuler
Skandal Asusila Gubernur Riau yang Bikin Heboh
Isi Pertemuan Jokowi dengan Hatta Rajasa
Mengapa SBY Mustahil Jadi Sekjen PBB