Newmont Cabut Gugatan, Menteri Chatib Lega  

Rabu, 27 Agustus 2014 14:38 WIB

Menteri Keuangan Chatib Basri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku lega setelah PT Newmont akhirnya mencabut gugatan arbitrase mereka. "Alhamdulillah kalau begitu, tapi nanti saya lihat dulu suratnya bagaimana," katanya di gedung DPR, Rabu, 27 Agustus 2014.

Menurut Chatib, penarikan gugatan perusahaan asal Amerika Serikat itu merupakan kemajuan dalam proses negosiasi yang dilakukan pemerintah. Namun ia belum bisa memberikan pernyataan resmi atas pencabutan tersebut. Soalnya, hingga kini dia belum menerima detail surat pencabutan gugatan dari mereka. "Kalau soal isu legal itu semuanya harus formal," katanya.

Chatib mengakui sebelumnya pemerintah telah mengelurkan Peraturan Menteri Keuangan untuk menghadapi gugatan itu. Namun, seiring dengan dicabutnya gugatan, ia menyatakan belum mengetahui langkah selanjutnya yang akan ditempuh pemerintah. "Tunggu sampai (ada keterangan) resmi saja," katanya. (Baca:CT Kantongi Keppres Gugatan Balik Newmont)

Seperti diketahui, dalam keterangan tertulisnya, Newmont dan pemegang saham mayoritas Newmont, Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV), mencabut gugatan arbitrase mereka di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Keputusan ini muncul setelah pemerintah membuka negosiasi formal dan mengadakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Newmont atas penghentian gugatan arbitrase. Penandatanganan ini bakal diikuti dengan dibukanya kran ekspor konsentrat tembaga dan ekspor dari tambang Batu Hijau. (Baca:Newmont Ajukan Permintaan Berunding Kembali)

Awal Juli lalu, Newmont dan NTPBV melayangkan gugatan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia ke ICSID. Untuk menghadapi gugatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sengaja mengeluarkan peraturan presiden yang mengatur mekanisme yang harus disiapkan.

Dipimpin Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar sebagai ketua delegasi negoisasi, pemerintah telah menyiapkan 16 pengacara asing untuk menghadapi tuntutan itu. "Cabut dulu, baru kita berunding kemudian," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung beberapa waktu lalu. (Baca:Pemerintah Balas Gugatan Newmont di Arbitrase )

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler:
Lusa, PTUN Akan Jatuhkan Vonis Gugatan Prabowo
Nazaruddin: Nova Riyanti Juga Istri Anas
Kritik Ahok: Jokowi Lelet Ambil Keputusan
Golkar Terancam Ditinggal Koalisi Pendukung Jokowi
Penolakan Tifatul di Medsos, PKS: Alasannya Apa?
Ahok Diminta Waspadai Serangan PKS

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

2 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

3 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

23 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

34 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

43 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

46 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

50 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

52 hari lalu

Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

Profil Kartika Wirjoatmodjo, Darmawan Junaidi, dan Chatib Basri disebut-sebut Menteri Keuangan di rezim Prabowo nanti. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

52 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya