TEMPO.CO,Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik memastikan pemerintah tak berencana mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, penambahan kuota hanya akan menambah beban anggaran subsidi buat negara.
"Mestinya, sih, enggak menaikkan kuota, karena sudah disepakati tidak ada tambahan," kata Jero saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 Agustus 2014. (Baca:BBM Bersubsidi Mulai Langka di Padang )
Menurut Jero, pemerintah akan berupaya agar konsumsi BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter cukup hingga akhir tahun. "Makanya ada upaya untuk penghematan solar dengan pengaturan jam penjualan dan wilayah penjualan," katanya.
Seperti diketahui, alokasi kuota BBM bersubsidi yang diajukan pemerintah untuk sepanjang 2014 mencapai 48 juta kiloliter. Namun, pada anggaran perubahan lalu, semua pihak sepakat dengan pengurangan kuota ini menjadi 46 juta kiloliter. (Baca:Organda Minta PembatasanBBM Dihentikan )
Pemerintah didesak untuk mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, kuota sebesar 46 juta kiloliter dipastikan tak bakal mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. "Saya sudah prediksi kuota 46 juta kiloliter itu tidak akan cukup. Buktinya sekarang ini banyak antrean di daerah," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan saat dihubungi, Senin, 25 Agustus 2014.
Menurut Mamit, meski pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, masih terjadi kelangkaan di daerah. "Ini bukti kebijakan pemerintah yang setengah hati itu memberatkan masyarakat. Dampaknya sudah terasa sekarang, terjadi kelangkaan," ujarnya. (Baca:BPH Migas: Kuota BBM Subsidi Tak Bisa Ditambah)
Sebelumnya, dilaporkan terjadi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di jalur Pantai Utara Jawa, tepatnya di wilayah Cirebon, Kuningan, Tegal, dan Brebes. Pengendara terpaksa antre tiga-lima jam untuk mendapatkan Premium atau solar.
