Tiga Cara Ini Diyakini Bisa Tekan Utang Swasta  

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 10:47 WIB

Koalisi Anti Utang melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Kamis, (13/08). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah menghapus hutang luar negeri serta merubah kebijakan ekonomi. Foto: TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistingsih, mengatakan pemerintah harus segera bertindak atas melonjaknya utang luar negeri. Ia menilai pemerintah harus segera membuat kebijakan untuk membatasi utang luar negeri, terutama oleh swasta. (Baca: Kinerja Perusahaan Tergerus Utang Luar Negeri)

"Harus ada pembatasan utang, salah satunya berdasarkan rasio besaran modal perusahaan peminjam," ujar Lana ketika dihubungi Tempo, Rabu, 20 Agustus 2014.

Pembatasan utang berdasarkan rasio modal perusahaan perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan ketidaksanggupan perusahaan membayar utang. Berdasarkan perhitungan rasio modal tersebut, debitur tidak boleh meminjam melebihi batasan tertentu dari modal yang dimiliki. (Baca: Utang Luar Negeri Naik, BI Dorong Hedging)

Langkah kedua, tutur Lana, melakukan hedging atau lindung nilai. Hedging dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing yang bisa menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. "Besaran rasio utang kepada cadangan devisa memungkinkan rupiah melemah hingga Rp 13 ribu," kata Lana. (Baca: Rupiah Tembus 12 Ribu per Dolar AS, Apa Sebabnya?)

Kekurangan valuta asing saat pembayaran utang luar negeri dapat menyebabkan menurunnya nilai tukar rupiah dan melambungnya nilai utang yang harus dibayarkan. Karena itu, hedging menjadi salah satu instrumen penting saat swasta atau pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri.

Terakhir, Lana menyarankan perlu diberlakukannya sistem deposit saat perusahaan swasta melakukan pinjaman ke luar negeri. "Minimal perusahaan yang mau berutang harus memiliki dan menaruh deposit sebesar tiga kali cicilan utang mereka."

Tindakan ini dapat dilakukan untuk mengatisipasi saat perusahaan swasta gagal bayar atau sedang dibelit masalah keuangan. Perhitungan deposit utang ini dapat digunakan untuk membayar utang tanpa harus mengganggu posisi cadangan devisa Indonesia.

Bank Indonesia kemarin merilis data utang luar negeri yang terus melonjak. Pada Juni, utang tercatat US$ 284,9 miliar, naik dibading pada Mei sebesar US$ 283,7 miliar. Utang luar negeri swasta pada Juni naik 0,8 persen, berbanding terbalik dengan utang pemerintah yang justru turun 0,8 persen.

MAYA NAWANGWULAN

Berita Terpopuler
Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Yang Bikin Jupe Merinding dari Diego
Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK









Berita terkait

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

20 jam lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

1 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

1 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

2 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

2 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

2 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

3 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

4 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

5 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

6 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya