Pembelian Dibatasi, Konsumsi Solar Turun 9 Persen

Jumat, 8 Agustus 2014 09:49 WIB

Jerigen minyak diangkut dengan becak untuk membeli solar saat antre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Diesel Nelayan (SPDN) di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, 5 Agustus 2014. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) batasi pemakaian solar bersubsidi. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak diberlakukannya pembatasan pembelian solar bersubsidi di daerah-daerah tertentu pada 4 Agustus 2014 lalu, konsumsi solar bersubsidi sudah mulai menurun. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Ibrahim Hasyim mengungkapkan bahwa pantauan pada hari ketiga pembatasan solar bersubsidi menunjukkan bahwa konsumsi solar bersubsidi di Sumatra bagian utara telah turun sembilan persen.

"Sebaliknya, penggunaan BBM nonsubsidi sudah naik 11 persen," kata Ibrahim ketika dihubungi pada Kamis, 7 Agustus 2014 petang.

Tak hanya di Sumatra Utara, konsumsi solar bersubsidi di Sumatra bagian selatan juga sudah turun lima persen. Di wilayah yang terdiri dari Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Lampung itu tercatat sudah ada peningkatan konsumsi BBM nonsubsidi sebanyak 5 persen. "Itu artinya, apa yang kami buat (aturan pembatasan BBM) berjalan baik," ucap Ibrahim

Ibrahim mengklaim semua yang berhubungan dengan angkutan publik masih tetap dapat berjalan seperti sedia kala. Sebab, BPH Migas hanya mempersempit ruang gerak pembelian solar di tempat-tempat yang dipekirakan rawan penyelewengan BBM bersubsidi. "Selain itu, kami mendorong penggunaan BBM nonsubsidi. Buktinya, sekarang konsumsi BBM nonsubsidi di tol, seperti Pertamax, sudah naik dari 3 ton menjadi 5 ton per hari," ujar dia. (baca:Pembatasan Solar Untungkan Penjualan Minyak Sawit)

Untuk diketahui, berdasarkan surat Kepala BPH Migas Nomor 937/07/KaBPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014, disebutkan bahwa mulai Agustus 2014 pemerintah membatasi penjualan BBM bersubsidi untuk menahan kuota yang terancam jebol. Pada 1 Agustus 2014, penjualan solar bersubsidi di wilayah Jakarta Pusat tidak ada lagi. Berikutnya pada 4 Agustus 2014, penjualan solar di Kalimantan, Sumatra, Jawa dan Bali dibatasi pada pukul 08.00-18.00 WIB saja. Adapun mulai 6 Agustus 2014, stasiun pengisian bahan bakar umum di rest area jalur tol tidak boleh lagi menjual BBM bersubsidi.

Ibrahim meminta media untuk turut serta mengawal kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini supaya kuota BBM tidak jebol hingga akhir tahun. "Evaluasinya nanti satu bulan baru dilihat. Pantauan kami, baru beberapa hari ini menunjukkan tren yang positif, tidak terjadi gangguan berarti," ujarnya.

RIDHO JUN PRASETYO

Baca juga:
Kisah Pocong di Foto Syahrini Saat Umrah
5 Gugatan Prabowo yang Dipertanyakan Hakim MK
Orang Kaya Baru Indonesia Tersebar di Pedalaman
Merasa Kecewa, Pendukung Prabowo Pindah Dukungan


Berita terkait

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

30 hari lalu

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

BPH Migas menyebut ketahanan stok BBM (gasoline, kerosine, avtur) selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

54 hari lalu

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

54 hari lalu

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

26 Februari 2024

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah merevisi aturan penyaluran BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

11 Februari 2024

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

BPH Migas meminta Pertamina menyiapkan Kilang Cilacap mem-back-up pasokan BBM di tengah rencana shut down Kilang Balikpapan.

Baca Selengkapnya

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

28 Januari 2024

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas imbau badan usaha jaga stok BBM jenis Avtur atau Jet A-1.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

15 Januari 2024

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

Kementerian ESDM masih punya pekerjaan rumah alias PR untuk merealisasikan bahan bakar minyak atau BBM satu harga.

Baca Selengkapnya

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

13 Januari 2024

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

BPH Migas memastikan pasokan energi yakni BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

9 Januari 2024

Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

Laporan Kepala BPH Migas terkait evaluasi pelaksanaan dan penutupan Posko Nataru 2023/2024 dalam sektor BBM.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

9 Januari 2024

BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

Laporan BPH Migas terkait pelaksanaan penyaluran dan pemantauan stok LPG saat periode Nataru 2023/2024.

Baca Selengkapnya