Pembatasan Solar dan Premium Kerek Laju Inflasi

Reporter

Minggu, 3 Agustus 2014 05:57 WIB

Ilustrasi Bahan Bakar Minyak Solar habis. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengatakan rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi akan berdampak terhadap laju inflasi Agustus. "Inflasi akan terasa di Agustus, tapi tidak seberapa besar," kata Lana ketika dihubungi, Sabtu, 2 Agustus 2014.

Mulai 1 Agustus 2014, sejumlah pompa bensin di wilayah Jakarta Pusat tak lagi menjual solar. Adapun mulai 6 Agustus, sejumlah pompa bensin di tempat peristirahatan di sepanjang jalan tol juga dilarang menjual bahan bakar berjenis Premium. (Baca juga: Solar Subsidi Dihapus, Ongkos Angkutan Melonjak)

Ia mengatakan inflasi akibat pembatasan tidak akan terlalu berdampak besar karena pemerintah dapat menahan harga bahan makanan dengan baik selama beberapa bulan terakhir. "Perlu diapresiasi tindakan pemerintah yang membuat harga bahan makanan tetap stabil sejak Maret lalu," kata Lana. (Baca juga: Pembatasan Solar Subsidi Dianggap Tak Efektif)

Ia mengatakan tindakan pemerintah mengimpor bahan makanan sejak Maret terbukti dapat menjaga kestabilan harga bahan makanan. Hal ini berdampak pada terjaganya inflasi. (Baca juga: SPBU di Tol Tak Boleh Jual Bensin Subsidi)

Sedangkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, kata Lana, akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga logistik dan pengiriman. Dia mengatakan, meski tak ada pembatasan solar dan Premium, pengusaha logistik tetap menaikkan harga. "Kenaikan biaya transportasi dan logistik itu selalu dijadikan alasan supaya pemerintah tidak berani mengambil kebijakan," ujarnya.

Ia mengatakan keputusan pembatasan ini memang perlu dilakukan ketimbang pilihan menaikkan harga bahan bakar subsidi. "Cara ini memaksa pemerintah dan masyarakat berhemat ketimbang membayar lebih mahal," kata Lana.

Upaya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dilakukan pemerintah setelah kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 terancam jebol. Data Pertamina menyebutkan, hingga 31 Juli 2014, realisasi konsumsi solar bersubsidi mencapai 9,12 juta kiloliter atau 60 persen dari kuota APBN-P 2014. Sedangkan realisasi konsumsi Premium mencapai 17,08 juta kiloliter atau 58 persen dari kuota APBN-P 2014.

MAYA NAWANGWULAN


Berita Terpopuler
Beredar Foto Ba'asyir Dibaiat Dukung ISIS
Pendiri Kamp Militer di Aceh Pendukung Utama ISIS
Ini Alasan Kominfo Belum Blokir Video ISIS







Berita terkait

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.

Baca Selengkapnya

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

25 Juni 2015

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

16 Juni 2015

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.

Baca Selengkapnya

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

22 April 2015

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.

Baca Selengkapnya