TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi akan memprioritaskan pemberantasan mafia minyak dan gas bumi (migas) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut dia, praktek mafia migas di Kementerian Energi sudah sangat kuat dan merugikan negara.

Untuk membersihkan dari praktek mafia di sektor migas, ujar Jokowi, Kementerian Energi harus dipimpin seorang yang memiliki integritas. “Perlu ada pemimpin dengan leadership yang kuat,” ujarnya di Solo, 26 Juli 2014.

Menurut dia, nantinya menteri yang memimpin Kementerian Energi mampu bekerja dengan cepat dan membereskan persoalan. Selama ini praktek mafia migas bebas berkeliaran di Kementerian akibat lemahnya pengawasan. "Kita sering kedodoran di manajemen pengawasan," tuturnya. (Baca: Jokowi: Banyak Mafia di Kementerian ESDM)

Selain Kementerian Energi, Jokowi juga memprioritaskan pembenahan di Kementerian Pertanian yang sebelumnya terkait dengan praktek kotor impor daging sapi. Menurut dia, dua kementerian ini menjadi prioritas sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla.

Dituding lembaganya menjadi sarang mafia migas, juru bicara Kementerian Energi, Saleh Abdurrahman, membantahnya. "Jangan hanya duga-duga. Silakan dibuktikan kalau memang punya datanya. Kita bongkar bareng-bareng," katanya kepada Tempo, 30 Juli 2014.

<!--more-->

Saleh bingung dan tidak mengetahui bagaimana indikator seorang mafia migas. Namun dia mengakui bahwa kegiatan impor minyak berpotensi terjadinya permainan oknum tertentu. Maklum saja, ujar Saleh, setiap hari nilai impor minyak mentah dan BBM sekitar Rp 1 triliun. "Tapi kan sekarang Pertamina sudah impor langsung dari perusahaan minyak, bukan dari trader.”

Dalam dalam debat calon presiden awal Juli, Jokowi bersama pasangannya berkomitmen memberantas mafia migas yang dinilai merugikan negara. Dalam debat tersebut, Jokowi menyatakan tak akan takluk dengan para mafia migas dan kelompok kepentingan yang selama ini menguasai perdagangan minyak mentah dan bahan bakar minyak. “Saya hanya tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat,” tuturnya. (Baca: Kriteria Menteri Pertanian dan ESDM Versi Jokowi)

Pengamat minyak dan gas bumi dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies, Kurtubi, mendukung pemberantasan mafia migas yang dicanangkan Jokowi. Menurut catatan Kurtubi, praktek mafia migas melalui pengadaan minyak mentah dan BBM merugikan anggaran sekitar Rp 25-50 triliun per tahun. Hitungan tersebut berasal dari biaya markup harga minyak dan keterlibatan pihak ketiga. (Baca juga: Habis 2021, Kontrak Freeport Berubah Jadi IUPK)

ALI NUR YASIN | ANANDA TERESIA | DEWI SUCI RAHAYU

Berita Lainnya:
Puncak Macet Total, Mobil Diminta Balik ke Jakarta
Akhiri Tabu, Cina Usut Korupsi 'Kamerad' Partai
Ini Teknik Mengetahui Dalang di Balik Situs Palsu
Diusulkan Jadi Menkes, Ribka Tunggu Sikap Jokowi
Polri: Kami Tak Berhubungan dengan Smith & Wesson