TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan presiden terpilih, Joko Widodo, harus diizinkan ikut menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Keikutsertaan Jokowi diperlukan agar program yang dijanjikannya saat kampanye sesuai dengan anggaran negara.
Menurut Dahlan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberi kelonggaran bagi presiden terpilih untuk ikut menyusun RAPBN. "Intinya, RAPBN harus mencerminkan apa yang diprogramkan Pak Jokowi," kata Dahlan, Kamis, 24 Juli 2014.
Salah satu hal yang menurut dia harus diubah adalah alokasi dana kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam anggaran saat ini, negara hanya mengalokaskan Rp 16 trilliun. Jumlah itu dianggapnya tak cukup. Minimal jumlah yang dibutuhkan yakni Rp 35 trilliun.
Jumlah tersebut, kata Dahlan, jika dibandingkan dengan APBN, tak terlalu besar. Apalagi dana tersebut digunakan bagi orang miskin di seluruh Indonesia. Selama ini, menurut dia, masih banyak komplain dari pasien terhadap pelayanan dokte. Untuk itu, pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan.
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan presiden pada 22 Juli 2014. Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang dengan mengantongi 53,15 persen suara atau sekitar 70,63 juta pemilih. Adapun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya mampu meraup 46,85 persen atau 62,26 juta pemilih.
Menanggapi kemenangan Jokowi, Dahlan mengatakan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak akan sempat menikmati kemenangan. Musababnya, masih adalah permasalahan RAPBN yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah SBY. Dia mengkhawatirkan adanya ketidaksesuaian jika Jokowi hanya menjadi pelaksana. Kondisi itu akan membelenggu pemerintah Jokowi nantinya, sehingga tak mampu melaksanakan program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
Saat ditanya tentang niatnya menjabat kembali, Dahlan mengatakan tak punya keinginan. "Saya tak ingin merepoti dan mengganggu Pak Jokowi. Apalagi saat ini pasti banyak kenginan yang sama dari banyak pihak."
FAIZ NASHRILLAH
Berita terkait
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo
20 jam lalu
Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Baca SelengkapnyaApindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
1 hari lalu
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN
1 hari lalu
Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025
Baca SelengkapnyaCerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri
3 hari lalu
Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaBappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS
5 hari lalu
Bappenas menyatakan tidak ada pihak swasta yang akan ikut mensponsori program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaBea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan
6 hari lalu
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.
Baca SelengkapnyaIndef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II
6 hari lalu
Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.
Baca SelengkapnyaSerba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri
7 hari lalu
Pembahasan besaran Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT kerap menjadi persoalan yang kerap diprotes mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Baca SelengkapnyaJokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme
7 hari lalu
Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.
Baca SelengkapnyaWamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah
7 hari lalu
Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Baca Selengkapnya