Lahan pertanian kentang di Telaga Merdada, Dieng, Banjarnegara, (4/10). Kawasan Dieng pada akhir musim kemarau akan terlihat indah jika menikmati pemandangan dari dataran tinggi dengan ketinggian 2.500 meter. Aris Andrianto/Tempo
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, memiliki pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di berbagai bidang, termasuk masalah pangan. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria, presiden baru semestinya segera merumuskan strategi di bidang pangan. (Baca juga: Jokowi: Kedaulatan Tercapai jika Petani Sejahtera)
Strategi tersebut, antara lain, tentang cara melindungi petani dan nelayan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN yang dimulai tahun depan. "Jika tidak ada strategi khusus, petani dan nelayan bisa gigit jari karena produk impor merajalela," kata Arief melalui pesan pendek kepada Tempo, Kamis, 24 Juli 2014.
Dia juga meminta Jokowi segera menyusun kerangka dan mengeksekusi visi-misi dalam satuan program dan anggaran. Satuan program dan anggaran ini seharusnya sudah tercantum dalam pidato presiden tentang Nota Keuangan tahun 2015, "Sehingga bisa dijalankan tahun depan," kata Arif.
Penyusunan anggaran tahun depan, kata Arif, harus melibatkan presiden dan wakil presiden yang baru. Sebabnya, waktu yang terbatas akan menyebabkan penyerapan anggaran belanja negara tak maksimal. Padahal, untuk membuat program membuat waduk dan membuka 1 juta hektare lahan, misalnya, perlu rencana sejak 2014 untuk dijalankan pada 2015.
Saat memaparkan kebijakan pangan dalam lima tahun ke depan pada awal Juli, Jokowi-Kalla menyatakan akan menciptakan sawah baru dengan membenahi infrastruktur. Caranya adalah dengan membangun bendungan baru serta jaringan irigasi yang masuk ke persawahan. Selama ini, yang terjadi justru sebaliknya, sehingga penambahan lahan baru tak pernah ada.
Jokowi menargetkan pembangunan 20-25 bendungan dalam lima tahun ke depan. Target itu ditetapkan untuk menggenjot produksi pertanian.
