TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menginginkan harga daging sapi menjadi Rp 85 ribu per kilogram agar masyarakat mau beternak sapi. Sebab, harga itu dinilai masih bisa menguntungkan peternak. Dia menilai, jika harga turun hingga Rp 70 ribu per kilogram, para peternak tidak lagi mampu berinvestasi untuk penggemukan dan pembibitan.
"Kalau harganya terlalu murah, kami hanya akan impor," katanya saat ditemui di kompleks Kementerian Perdagangan, Kamis, 26 Juni 2014. (Baca juga : Wamendag Saja Sulit Bedakan Daging Celeng dan Sapi)
Dia mengatakan persoalahan daging tidak hanya terjadi ketika harga naik, tapi juga saat turun. Lutfi mengaku lebih khawatir saat harga turun karena dapat membuat harga jatuh terlalu dalam dan tiba-tiba. "Jangan sampai seperti roller coaster, harga naik ketika tidak ada, lalu harga turun ketika pasokan ada," ujarnya.
Lutfi beranggapan, dengan harga Rp 85 ribu per kilogram sebagai harga tracehold, pemerintah dapat mendorong masyarakat agar masuk ke dalam industri pembibitan dan penggemukan sapi. Seperti halnya daging sapi, tutur dia, pemerintah juga tidak mau mengimpor daging ayam terus. "Memang ongkosnya tinggi," katanya. (Lihat juga : Impor Lancar, Pasokan Daging Aman Hingga Lebaran)
Kendati demikian, Lutfi tidak bermaksud menaikkan harga referensinya. "Saya tidak akan ngomong referencenya, tapi indikasi ke Rp 85 ribu, supaya insentif pasar kita yang besar ini tetap bisa mengelola industrinya," ujarnya. Terkait dengan kebijakan importasi indukan sapi, Lutfi akan mengatur pasokan dan permintaan daging sapi saat harga mencapai Rp 85 ribu per kilogram. Selanjutya, tutur dia, pemerintah akan mendorong industri pembibitan agar berjalan. (Berita terkait: Pedagang: Kenaikan Harga Daging Sapi Masih Normal)
Untuk saat ini, Lutfi mengaku hanya mendiamkan harga daging sapi. "Tapi saya sudah panggil semua stakeholder di masalah sapi," katanya. "Pokoknya, kasih saya waktu. Mudah-mudahan kami mempunyai kebijakan baik supaya adil semuanya," ujarnya.
ALI HIDAYAT
Terpopuler :
FSRU Lampung Alirkan Gas ke Industri
Jelang Puasa, Penukaran Uang di Tegal Meningkat
Ini Tiga Tantangan Bisnis Properti di 2014
Berita terkait
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai
1 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaTingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile
2 hari lalu
Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.
Baca SelengkapnyaKTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP
3 hari lalu
Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik
Baca SelengkapnyaKementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global
3 hari lalu
Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.
Baca SelengkapnyaPengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo
6 hari lalu
Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Baca SelengkapnyaKementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen
9 hari lalu
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar
Baca SelengkapnyaBarang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?
16 hari lalu
Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai
Baca SelengkapnyaHarga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
17 hari lalu
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor
17 hari lalu
Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara
22 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.
Baca Selengkapnya