TEMPO.CO, Jakarta - Gagasan mengembangkan “tol” laut calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengundang kontroversi. (Baca: Jokowi Kembali Beberkan Konsep Tol Laut) Konsep Jokowi menghubungkan pulau-pulau di seluruh Indonesia dengan kapal berukuran besar dianggap pengusaha kapal tidak realistis untuk saat ini. Sebaliknya, Kementerian Perhubungan sepakat dengan ide itu.
Carmelia Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA), mengatakan ada yang kurang tepat dalam rencana tol laut Jokowi. Ia mengatakan, dibanding menyediakan kapal besar dengan ukuran 3.000 twenty-feet equivalent units (TEUs), pemerintah baru sebaiknya membangun pelabuhan ataupun industri secara merata.
"Pelabuhan dan industri dibangun saja dulu di Indonesia timur," kata Carmelia kepada Tempo, Sabtu, 24 Mei 2014.
Ia mengatakan, dengan terbangunnya pelabuhan-pelabuhan di suatu wilayah, industri akan dengan sendirinya terbangun di wilayah tersebut. Jika industri telah tumbuh merata hingga ke Indonesia timur, kebutuhan perkapalan akan meningkat. "Pengusaha kapal juga nanti memperbesar kapalnya kalau kebutuhannya memang mengarah ke yang lebih besar," katanya.
Carmelita mengatakan untuk saat ini pembangunan pelabuhan baru perlu lebih diutamakan ketimbang pengadaan kapal berukuran 3.000 TEUs. Kondisi pelabuhan yang buruk, dia melanjutkan, kerap membuat pengusaha kapal atau pelayaran enggan menepikan kapalnya karena khawatir bakal rusak.
Ia mengungkapkan penyeberangan atau distribusi barang dengan kapal 3.000 TEUs akan menjadi kurang bermanfaat ketika barang dari Indonesia barat telah selesai dikirim ke Indonesia timur. Sebab, kapal yang berangkat dari timur menuju barat hanya akan mengangkut barang dalam jumlah sedikit dengan biaya angkut yang sama besar.
Berita terkait
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
7 jam lalu
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024
9 jam lalu
Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden
11 jam lalu
Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.
Baca SelengkapnyaPN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
19 jam lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
21 jam lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
21 jam lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
1 hari lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
1 hari lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya