Di Singapura: Penduduk 6 Juta, Rekening 30 Juta  

Reporter

Jumat, 23 Mei 2014 09:58 WIB

Agus Santoso, Wakil ketua PPATK. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Besarnya jumlah rekening bank di Singapura yang mencapai 30 juta nomor menggelitik Badan Pemeriksa Keuangan. Apalagi, jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang hanya sekitar 6 juta jiwa. "Lalu, selebihnya 24 juta rekening itu punya siapa saja?" kata Anggota BPK Bahrullah Akbar dalam sebuah diskusi mengenai peran BPK di Jakarta, Kamis, 22 Mei 2014.

Dimintai tanggapannya, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menyatakan belum memiliki catatan mengenai jumlah rekening di Singapura. Namun, terkait pemantauan transaksi keuangan, menurut dia, PPATK akan bertemu dengan unit intelijen finansial Singapura, Suspicious Transaction Reporting Office (STRO), pada Juni mendatang.

"Kami akan membahas penguatan kerja sama pertukaran informasi dan analisis," kata Agus kepada Tempo. Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut diharapkan mampu memberi informasi tentang transaksi keuangan mencurigakan dengan lebih efektif.

Agus mengungkapkan, sejauh ini kerja sama dengan STRO sudah berjalan. Hasilnya, dalam tiga bulan terakhir PPATK menerima 16 spontaneous report (transaksi mencurigakan) dari STRO. Model kerja sama seperti yang dijalankan dengan STRO ini, kata dia, sudah diterapkan bersama Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac).

Melalui kerja sama ini, Agus melanjutkan, PPATK dan Austrac berhasil mengungkap kejahatan pencucian uang dengan tindak pidana asal penyelundupan tembakau. "Kasus ini sekarang ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri," ucapnya.

MARIA YUNIAR

Baca juga:
Tokobagus Ganti Nama, Jual Beli Online Semarak
Kaskus Tetap Berfokus Dorong Komunitas
Mulai 1 Juni, Jadwal Kereta dari Jakarta Berubah

Terpopuler
Jupe Pengin Jadi Istri Prabowo
Jaksa Ini Beri Fasilitas Seks Kepada Terdakwa
KPK Incar Suryadharma Ali Sejak Januari Lalu







Berita terkait

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

7 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

9 hari lalu

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

Data PPATK menunjukkan sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Berikut modus, kategori, dan jerat pasal hukum di KUHP dan UU ITE.

Baca Selengkapnya

BI Masih Uji Coba Rupiah Digital, Pengamat: Permudah Pelacakan Transaksi Korupsi

2 Maret 2024

BI Masih Uji Coba Rupiah Digital, Pengamat: Permudah Pelacakan Transaksi Korupsi

mplementasi rupiah digital memberikan kemudahan dalam menelusuri transaksi. Salah satu hal menariknya adalah kemudahan melacak transaksi hasil korupsi.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut adanya dugaan aliran dana kampanye ilegal. Ini sejarah lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca Selengkapnya

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal dan penyalahgunaan BPR.

Baca Selengkapnya

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

16 Juli 2023

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

PPATK memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan koordinasi pelaksanaan upaya untuk mencegah maupun memberantas TPPU di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

15 Juli 2023

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

PPATK bekerja dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

12 April 2023

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Sri Mulyani memberikan hukuman disiplin terhadap 193 ASN Kemenkeu yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun periode 2009-2023.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

31 Maret 2023

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

Wamenkeu Suahasil Nazara merespons kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai yang berkaitan dengan emas batangan.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

14 Maret 2023

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun pegawai Kementerian Keuangan bukan korupsi.

Baca Selengkapnya