Dana Infrastruktur KAI Cair Kalau Dokumen Beres  

Jumat, 23 Mei 2014 05:21 WIB

Pekerja menyelesaikan perbaikan rel yang rusak di Pintu Perlintasan Kereta api Bintaro, Jakarta, Rabu (11/12). PT Kereta Api Indonesia memperbaiki perbaikan infrastruktur jalur kereta api yang mengalami kemiringan hingga 35 derajat di tempat kejadian tabrakan kereta dengan truk tangki bahan bakar minyak agar rangkaian kereta rel listrik yang melayani jalur Serpong-Tanah Abang maupun sebaliknya bisa beroperasi seperti semula. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mengevaluasi pencairan anggaran infrastruktur, perawatan, dan operasional. "Cepat atau lambatnya dana itu cair tergantung kinerja kami dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian," ujarnya, saat ditemui Tempo, Kamis, 22 Mei 2014.

Ia menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut belum bisa dicairkan karena ada keterlambatan pengurusan dokumen dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Padahal, alurnya PT KAI seharusnya menyerahkan dokumen ke Dirjen Perkeretaapian terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan ke pada Dirjen Anggaran. "Selesaikan dulu dokumen itu, baru akan kita lanjutkan evaluasinya," tutur Askolani. (Baca: Ada Jalur Ganda, KAI Hemat BBM Rp 50 Miliar)

Pernyataan ini merespons desakan dari PT KAI kepada pemerintah agar merealisasikan anggaran infrastruktur, perawatan, dan operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang pada dasarnya sudah dialokasikan hingga kini belum bisa dicairkan karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan. (Baca: Dana Perawatan Digantung, KAI Kirim SMS ke SBY)

Pasalnya, sejak 2012, perusahaan belum menerima anggaran tersebut kendati hal itu sudah disampaikan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.

Lebih jauh, Askolani menilai evaluasi yang tengah dilakukan Kementerian Keuangan tidak akan mengganggu perbaikan aset kereta api. Perusahaan pun masih bisa bekerja dan melakukan sejumlah perbaikan meskipun dana tersebut tidak segera dicairkan.

Apalagi dengan adanya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2014 yang tengah diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat saat ini. Artinya, pemerintah harus mengatur ulang semua anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya setelah memutuskan menambah nilai subsidi sebesar Rp 100 triliun.

PERSIANA GALIH

Berita terpopuler:
DKI Andalkan Pendapatan dari Pusat Belanja
Nasib Newmont dan Freeport Diputuskan Presiden
Tertinggi, Konsumsi Media Online di Jawa

Berita terkait

Jadwal KRL Jogja-Solo 13-18 Mei 2024 untuk Keberangkatan Paling Pagi hingga Malam

5 jam lalu

Jadwal KRL Jogja-Solo 13-18 Mei 2024 untuk Keberangkatan Paling Pagi hingga Malam

Berikut ini jadwal KRL Jogja-Solo untuk tanggal 13-18 Mei 2024 lengkap dengan keberangkatan paling pagi hingga paling malam.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

6 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

Advokat Andreas mewakili kliennya Wijanto Tirtasana datang ke Kantor Kemenkeu. Dia meminta agar LHKPN Kepala Bea Cukai Purwakarta itu diperiksa

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

7 jam lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Viral Peti Jenazah Bayar Bea Masuk 30 Persen, Pengurus Jenazah Luar Negeri: Bisa Jadi Salah Urus

1 hari lalu

Viral Peti Jenazah Bayar Bea Masuk 30 Persen, Pengurus Jenazah Luar Negeri: Bisa Jadi Salah Urus

Pengambilan peti jenazah dari luar negeri tak sepenuhnya bebas biaya. Bea Cukai menetapkan biaya resmi dengan rincian tertentu.

Baca Selengkapnya

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

1 hari lalu

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke Kejaksaan Agung Atas Dugaan Penggelapan 9 Mobil Mewah, Ini Penjelasan Bea Cukai

2 hari lalu

Dilaporkan ke Kejaksaan Agung Atas Dugaan Penggelapan 9 Mobil Mewah, Ini Penjelasan Bea Cukai

Yustinus mengatakan, Dirjen Bea Cukai sudah menjelaskan masalah importasi 9 mobil mewah itu kepada kuasa hukum pengusaha Malaysia.

Baca Selengkapnya

Penumpang Kereta Api di Libur Panjang Naik 2 Kali Lipat, 93 Ribu Orang Berangkat dari Jakarta

2 hari lalu

Penumpang Kereta Api di Libur Panjang Naik 2 Kali Lipat, 93 Ribu Orang Berangkat dari Jakarta

KAI mencatat jumlah penumpang selama periode libur panjang pada 9 hingga 12 Mei 2024 meningkat dua kali lipat dibandingkan rata-rata penumpang saat hari biasa.

Baca Selengkapnya

BPDPKS dan Kementerian ESDM Bahas Energi Bersih Biodiesel B35

3 hari lalu

BPDPKS dan Kementerian ESDM Bahas Energi Bersih Biodiesel B35

BPDPKS Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM bahas energi Biodiesel B35 sebagai upaya peningkatan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Spanyol dan Maroko Berencana Bangun Jalur Kereta Api Bawah Selat Gibraltar

3 hari lalu

Spanyol dan Maroko Berencana Bangun Jalur Kereta Api Bawah Selat Gibraltar

Proyek pembangunan jalur kereta api dimulai dengan menghidupkan kembali rencana terowongan bawah laut antara Spanyol dan Maroko

Baca Selengkapnya