TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan hingga kini pemerintah belum mengambil sikap atas dua perusahaan tambang raksasa yang dianggap bermasalah, yaitu Newmont dan Freeport. Pemerintah akan memanggil dua perusahaan tersebut pekan depan untuk dimintai keterangan.

"Saya akan undang menteri terkait, juga untuk mendengar, bertanya, dan meminta komitmen mereka. Saya akan merapatkan dengan semua menteri. Hasilnya saya serahkan kepada presiden. Karena ini adalah keputusan strategis, biar presiden yang memutuskan," ujar Chairul setelah memimpin Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2014.

Sebelumnya, PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Sumbawa Barat, menyatakan akan mengurangi kegiatan produksi pada awal Juni 2014. Efeknya, perusahaan itu akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian karyawannya.

Saat ini Newmont mempekerjakan sekitar 4.000 karyawan dan 4.000 kontraktor. Menurut manajemen Newmont, pihaknya terpaksa mengambil kebijakan tersebut untuk menghemat dan menjaga kemampuan perusahaannya agar dapat kembali beroperasi secara normal dan tepat waktu. Pengurangan operasi penambangan dan pemrosesan karena fasilitas penyimpanan konsentrat tembaga di Batu Hijau penuh pada akhir Mei 2014.

Sedangkan di satu sisi, hingga saat ini Newmont belum mendapat izin ekspor konsentrat tembaga dari pemerintah dan hanya menjual konsentrat ke PT Smelting Gresik. Dengan berkurangnya kegiatan operasi, secara signifikan, Newmont akan mengurangi penggunaan jasa kontraktor, pembelian, pengeluaran modal, serta penyesuaian jadwal kerja dan lembur karyawan.

AMIR TEJO

Berita Terpopuler:
Sampoerna Beralih ke Kretek Mesin, CT Anggap Wajar
30 Persen Obat yang Beredar di Asia Tenggara Palsu
Menkop Targetkan 2 Tahun Salip Malaysia di MEA
Siasat Pabrik Rokok Agar Tak Ada PHK