Kasus Suap Bupati Bogor, Saham Sentul City Anjlok  

Senin, 12 Mei 2014 11:28 WIB

Bupati Bogor, Rachmat Yasin dikawal keluar dari Gedung KPK, Jakarta (9/5). Ketiga tersangka ditangkap KPK beserta barang bukti uang tunai Rp1,5 miliar telah resmi menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan ditahan di rutan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam penutupan perdagangan saham Jumat pekan lalu, Sentul City (BKSL) termasuk dalam kelompok Top Losers. Pada pembukaan saham hari ini, Senin, 12 Mei 2014, pergerakan saham Sentul City juga masih negatif pada angka Rp 158 per saham, turun 0,63 persen. (Baca: KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Bupati Bogor)

Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rahmat Yasin di Bogor. Dia ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengalihan fungsi hutan menjadi kawasan permukiman. Dia ditangkap bersama Johan Yap, karyawan Bukit Jonggol Asri yang telah diakuisisi oleh Sentul City. Adapun Investor Relation BKSL Michael Tene mengatakan Johan bukan karyawan mereka. (Baca: Pakar: Penyerobotan Lahan Hutan Jarang Diusut)

Analis dari Universal Broker Indonesia, Satrio Utomo, mengatakan jatuhnya saham PT Sentul City Tbk (BKSL) disebabkan imbas skandal suap Bupati Bogor Rahmat Yasin terkait dengan megaproyek Sentul Nirwana di Bogor, Jawa Barat. Namun pengaruh suap itu disebut Satrio hanya sebagai dampak pendek. (Baca: Kasus Suap Bakal Koreksi Saham Sentul City.) "Biasanya pengaruhnya jangka pendek," kata Satrio saat dihubungi, Senin, 12 Mei 2014.

Kendati berdampak dalam jangka pendek, kata Satrio, pengaruh suap Rahmat akan jauh lebih besar dampaknya pada Sentul City ketimbang pengaruh kasus pajak bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo pada Bank Central Asia. Sebab, kata Satrio, skandal Sentul City tersebut berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka. "Itu tanah kerjanya. Jualannya," kata Satrio. (Baca: KPK Didesak Jadikan Kasus BCA Pintu Usut BLBI)

KHAIRUL ANAM




Terpopuler:
Ajakan Koalisi PDIP, Demokrat: Ahlan Wa Sahlan
Taman Bungkul Rusak, Risma Akan Gugat Walls
Plin-plan Soal Cawapres, Jokowi Dikritik







Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

3 jam lalu

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

KPK menjelaskan konstruksi perkara atas penetapan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan yang diperuntukkan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

4 jam lalu

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

Pasal 50 B Ayat 2 huruf c draf RUU Penyiaran mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

5 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

6 jam lalu

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan hak guna usaha yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

6 jam lalu

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

Windy Idol diperiksa kembali sebagai tersangka pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

8 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

9 jam lalu

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

PN Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan pencabutan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum bekas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Baca Selengkapnya

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

9 jam lalu

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh keberatan mengenai kedudukan penuntut umum KPK yang tidak berwenang menuntut dalam perkara TPPU.

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

11 jam lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

11 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya