TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan kerisauan terhadap defisit transaksi berjalan. Menurut dia, angka subsidi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas subsidi bahan bakar minyak sudah terlalu besar. (Baca: Impor Barang Bantu Penurunan Defisit Transaksi Berjalan)

"Kita dijajah BBM, kita tidak bisa merdeka dari persoalan itu. Siapa pun presidennya, Pak Jokowi (Joko Widodo) sekalipun, harus menaikkan BBM, tidak bisa tidak," kata Dahlan dalam sambutan pada peluncuran Mandiri Institute di Jakarta, Senin, 12 Mei 2014. (Baca: Setiap Hari Rakyat Indonesia Bakar Rp 550 Miliar)

Selain menaikkan harga BBM, Dahlan mengatakan bauran energi gas juga diperlukan untuk mengerem konsumsi BBM. "Harus sepenuhnya, tidak bisa setengah," katanya. (Baca: BI: Per Juni, Defisit Transaksi Berjalan Melebar)

Bekas Direktur Utama PT PLN ini juga menyindir Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Perhubungan terkait dengan proyek mobil listrik. Program yang tak dilanjutkan kedua kementerian itu dinilai Dahlan sangat berguna untuk mengerem konsumsi BBM. "Tapi peraturannya belum keluar juga," katanya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan salah satu kandidat calon presiden yang digadang-gadang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejauh ini sudah ada tiga orang yang menyatakan maju dalam pemilihan presiden, yaitu Prabowo Subianto dari Partai Gerinda dan Aburizal Bakrie dari Golkar, serta Joko Widodo.

ANANDA PUTRI

Terpopuler:
Ajakan Koalisi PDIP, Demokrat: Ahlan Wa Sahlan
Taman Bungkul Rusak, Risma Akan Gugat Walls
Plin-plan Soal Cawapres, Jokowi Dikritik