TEMPO Interaktif, Jakarta:Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyambut baik rencana pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Departemen Perhubungan. Kedua lembaga itu mengatakan, dengan adanya Ditjen Perekeretaapian tersebut diharapkan dapat memperbaiki bisnis perkeretaapian di Indonesia yang selama ini sangat semrawut. “Positif. Artinya, kereta api sebagai moda transportasi massal mendapat perhatian lebih,” kata Ketua Umum MTI Bambang Sutanto kepada Tempo di Jakarta.Menurut dia, instansi yang selama ini mengatur perkeretaapian dinilai kurang memeprhatikan kondisi perkeretaapian yang ada. Dengan adanya Ditjen Perekeretaapian, maka kondisi perkeretaapian yang selama ini dinilai masih semrawut dapat sedikit terpecahkan. “Ini satu kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk memberi perhatian lebih pada kereta api,” kata Bambang.Namun, dia mengatakan, dengan pembentukan direktorat itu pemerintah harus benar-benar konsisten dengan tujuan pembentukan tersebut. “Komitmen pemerintah untuk membenahi perkeretaapian harus benar-benar dilaksanakan. Mau dibawa ke mana kereta api ini,” kata Bambang.Mengenai kemungkinan adanya anggaran baru yang akan diajukan dari direktorat baru itu, menurut dia, itu merupakan tantangan tersendiri. “Ini tantangan menurut saya. Jangan dilihat berapa besarnya tapi apa yang dihasilkan dari direktorat baru itu. Yang penting kereta api baik,” kata Bambang.Karena itu, dia mengingatkan, agar tidak terjadi penyimpangan maka perlu selalu dilakukan evaluasi. Kalau nanti kinerjanya tidak baik, maka harus dihapus.Sementara itu, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Tulus Abadi mengatakan, dari sisi politis memang lebih bagus karena kereta api selama ini selalu dianak-tirikan. Selama ini kereta api sebagai moda transportasi yang strategis, hanya ditangani pada level direktur.Dengan adanya direktorat itu, Tulus berharap, kondisi perkeretaapian yang selama ini sangat buruk dapat bangkit kembali. “Kereta api itu di mana-mana selalu jadi unggulan, tapi di Indonesia malah terpinggirkan. Selalu kalah oleh lobi-lobi operator lain,” katanya.Tulus juga tidak mempermasalahkan mengenai kemungkinan anggaran yang akan diminta oleh Ditjen yang baru tersebut. Asalkan anggaran tersebut benar-benar dikelola dan dipergunakan untuk meningkatkan kondisi perkeretaapian. “Itu harus diaudit betul, harus transparan. Jangan sampai ini jadi proyek bancaan (rebutan) untuk kursi posisi Dirjen, “ kata Tulus.Meskipun demikian, dia mengatakan, pembentukan Ditjen Perkeretaapian bukanlah solusi terakhir atau solusi satu-satunya untuk memperbaiki kondisi perkeretaapian di Indonesia yang selama ini terpuruk. Perhatian dari pemerintah dan peranan swasta juga merupakan salah satu indikator dari bangkitnya kembali perkeretaapan di Indonesia.Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) telah menyetujui pembentukkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang akan berada di bawah Departemen Perhubungan. Menurut Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, pembentukan direktorat baru itu nantinya akan dituangkan ke dalam peraturan presiden. Saat ini Departemen Perhubungan sedang melakukan pembentukan organisasi direktorat tersebut. “Jika sudah selesai akan kami serahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk disahkan,” kata Hatta.Menurut dia, alasan utama dibentuknya Ditjen Perkeretaapian adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta mempercepat pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang selama ini dinilai lambat. “Kalau nanti tidak ada perubahan dengan adanya direktorat ini (Ditjen Perkeretaapian), ya tidak perlu. Iya kan?” kata Hatta.Suryani Ika Sari - Tempo