DPR Minta Kasus Texmaco Segera Dituntaskan

Reporter

Editor

Selasa, 15 Februari 2005 07:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Perdagangan, Industri, dan BUMN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan Texmaco Group. Selain Texmaco, DPR juga meminta penuntasan kasus-kasus lama di bidang industri, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Kertas Kraft Aceh, dan PT Aceh Asean Fertilizer.?DPR meminta, menteri terkait membuat keputusan yang tegas berdasarkan alasan yang jelas atas berbagai kasus ini,? kata Wakil Ketua Komisi Industri Ade Komaruddin saat membacakan rekomendasi DPR atas hasil rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Andung Nitimiharja, di Jakarta, Senin (14/2).Menanggapi permintaan itu, Andung menegaskan, pemerintah memang telah menyusun rencana untuk menyelesaikan kesulitan modal kerja yang tengah melilit Texmaco. ?Saya dengan Menteri Keuangan dan Menteri Tenaga Kerja telah rapat lagi,? kata dia. Andung berharap, kerja sama lintas departemen ini dapat menyelesaikan masalah dan menghidupkan kembali produksi Texmaco. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah memberikan arahan kepada menteri terkait, agar menyelesaikan masalah ini secara proporsional. ?Sayang kalau aset yang telah ada itu, tidak dapat dikembangkan lagi,? kata Andung. Selain itu, Departemen Perindustrian bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah mengkaji kemungkinan pengembangan teknologi dan sumber dana bagi Texmaco. Secara prinsip, kata Andung, pemerintah berkomitmen tidak akan menyuntikkan dana ke Texmaco. Langkah yang paling memungkinkan adalah mencarikan investor baru bagi perusahan tekstil tersebut. Yura Syahrul

Berita terkait

Dirjen HAM: Perusahaan Pers yang Tolak Serikat Pekerja Justru Melanggar Hukum

22 jam lalu

Dirjen HAM: Perusahaan Pers yang Tolak Serikat Pekerja Justru Melanggar Hukum

Dirjen HAM Dhahana Putra mengatakan, kalau ada perusahaan yang tidak dukung serikat pekerja justru melanggar hukum.

Baca Selengkapnya

Anindya Bakrie Disebut Tak Tahu Menahu Mengenai Rancangan Munaslub

1 hari lalu

Anindya Bakrie Disebut Tak Tahu Menahu Mengenai Rancangan Munaslub

Anindya Bakrie dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub pada Sabtu, 14 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kubu Anindya Bakrie Nilai Arsjad Rasjid Kurang Perhatikan Kadin Daerah selama Menjabat Ketua Umum

1 hari lalu

Kubu Anindya Bakrie Nilai Arsjad Rasjid Kurang Perhatikan Kadin Daerah selama Menjabat Ketua Umum

Arsjad Rasjid dinilai kurang memperhatikan nasib Kadin Daerah selama menjabat sebagai Ketua Umum periode 2021-2026.

Baca Selengkapnya

SPCI Adukan CNN Indonesia ke Sudinaker Jakarta Selatan soal Dugaan Pemotongan Upah dan PHK Sepihak

2 hari lalu

SPCI Adukan CNN Indonesia ke Sudinaker Jakarta Selatan soal Dugaan Pemotongan Upah dan PHK Sepihak

Konflik antara manajemen CNN Indonesia dan Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) masih berlanjut

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil-Suswono Janjikan Pinjaman Tanpa Bunga untuk Warga yang Terdampak PHK

2 hari lalu

Ridwan Kamil-Suswono Janjikan Pinjaman Tanpa Bunga untuk Warga yang Terdampak PHK

Ridwan Kamil-Suswono (Rido) berjanji akan kurangi masalah pengangguran dengan program pinjaman terutama bagi mereka yang terdampak PHK

Baca Selengkapnya

PHK Massal Hantui Sejumlah Pabrik Ponsel, dari Samsung hingga Apple

3 hari lalu

PHK Massal Hantui Sejumlah Pabrik Ponsel, dari Samsung hingga Apple

Industri ponsel sedang menghadapi masa-masa sulit. Samsung dan Apple berencana melakukan PHK massal.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Dukung Anindya Bakrie jadi Ketua Kadin

6 hari lalu

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Dukung Anindya Bakrie jadi Ketua Kadin

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mendukung Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

PwC Pecat 1.800 Karyawan, PHK Besar Pertama Sejak 2009

8 hari lalu

PwC Pecat 1.800 Karyawan, PHK Besar Pertama Sejak 2009

PHK massal terjadi di PwC. Lembaga akuntansi internasional ini memecat 1.800 orang karyawannya di Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Aturan Pengamanan Produk Tembakau Dinilai Bisa Picu PHK Massal

9 hari lalu

Aturan Pengamanan Produk Tembakau Dinilai Bisa Picu PHK Massal

Ketua Umum FSP RTMM - SPSI mengatakan aturan pengamanan produk tembakau dan rokok elektrik mengancam 6 juta pekerja di sektor industri hasil tembakau.

Baca Selengkapnya

Kemenparekraf Sebut Bakal Bantu Serap Korban PHK ke Sektor Ekonomi Kreatif

10 hari lalu

Kemenparekraf Sebut Bakal Bantu Serap Korban PHK ke Sektor Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf sebut sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus menjawab tantangan dapat menyediakan peluang usaha dan buka lapangan kerja baru

Baca Selengkapnya