Pemerintah Beri Penjelasan Ihwal Pengelolaan Sawit ke UE

Jumat, 21 Maret 2014 13:26 WIB

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan minyak sawit adalah komoditas utama dan penting bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah, kata dia, serius dan berkomitmen menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). (baca:Awal 2014, Ekspor CPO Turun 22 Persen)

"Indonesia sudah memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yaitu suatu peraturan pemerintah yang wajib diberlakukan kepada industri dan petani sawit agar memproduksi minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan melalui penerapan sertifikasi," kata Bayu, Jumat, 21 Maret 2014.

Menurut dia, implementasi ISPO menunjukkan dukungan pemerintah akan pentingnya produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Sebelum menerapkan SPO, Indonesia sudah menjalankan sistem sertifikasi lainnya, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diterapkan sejak 2004. Rencananya, pemerintah RI akan bekerja sama dengan RSPO untuk menyusun kesesuaian standar yang dapat dijadikan acuan standar global mengenai minyak sawit berkelanjutan.

Saat ini konsumen utama minyak sawit adalah Uni Eropa (UE), yang menginginkan pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Selama ini perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab utama deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini diperburuk oleh minimnya informasi yang tepat dan pengetahuan masyarakat akan manfaat minyak sawit bagi kesehatan.

"Kami harus dapat memberikan informasi yang akurat untuk menanggapi tudingan tersebut, sehingga kami menggulirkan gagasan perlunya Indonesia-UE melakukan joint research di Indonesia," kata Bayu.



PINGIT ARIA

Terpopuler
Radar Jindalee Temukan Dua Puing Diduga MH370
Ahli Curiga Malaysia Sudah Tahu Lokasi MH370
Terkait Asap, Gubernur Riau Bentak Kapolres






Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

16 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

1 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

2 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

2 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

8 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

15 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

16 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

16 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

21 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya