Sejumlah pegawai menunggu pembeli pada salah satu gerai saat soft launching Pusat Kreativitas Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, Indonesia Creative Center, di Sarinah, Jakarta, Sabtu (11/8). ANTARA/Ismar Patrizki
TEMPO.CO, Surakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tiap tahun menyalurkan dana kemitraan untuk masyarakat. Dana tersebut diambilkan dari laba yang diperoleh BUMN dalam setahun. BUMN diminta menyisihkan antara 1-3 persen dari laba bersihnya untuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Pada 2012, BUMN menyalurkan dana PKBL sekitar Rp 6 triliun.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Wahyu Hidayat mengatakan keahlian utama BUMN bukan mengelola dana kemitraan. “BUMN memang tidak kesulitan. Tapi mengelola pinjaman bukan keahlian BUMN,” kata Wahyu saat ditemui di Surakarta, Sabtu, 25 Januari 2014. (Baca juga : Pelindo III Salurkan Bantuan Rp 145 Miliar)
Dia menyarankan BUMN menggandeng mitra untuk mengelola dana kemitraan. Sehingga bisa fokus pada pekerjaan utamanya sesuai bidang usahanya. “Tapi kalau bisa menyalurkan sendiri, lebih baik,” ucapnya.
Wahyu mencontohkan ada beberapa BUMN yang bekerja sama dengan bank yang fokus di segmen usaha mikro kecil dan menengah di Jawa Timur dan Sumatra Selatan. Bank UMKM mengelola dana kemitraan mulai menyalurkan, menarik angsuran, hingga menyalurkan ke nasabah lainnya. “Ini dalam rangka memperluas dan mempercepat penyaluran,” katanya.
Bank UMKM tersebut dimiliki pemerintah daerah setempat dan pemerintah provinsi. Selain dengan bank UMKM, ada BUMN yang menjalin kerjasama dengan koperasi untuk pengelolaan dana kemitraan. “Silahkan saja. Itu hubungan bisnis antara kedua pihak,” ucapnya. (Baca juga : BinaLingkungan, Bank Mandiri Salurkan Rp 57 Miliar)
Selain dengan bank UMKM dan koperasi, dia juga menyarankan BUMN menyalurkan dana kemitraan dengan menjalin kerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nantinya PNM yang mengelola dan menetapkan suku bunga.
“BUMN tinggal menyediakan anggarannya. Lalu mendapat pengembalian dana dari pengelola dana kemitraan. Selanjutnya digulirkan ke penerima lainnya,” katanya.
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Surakarta Nur Haryani mengatakan belum semua UMKM di Surakarta bisa mengakses pinjaman perbankan. Karena itu dia berharap ada sumber pendanaan lain seperti dana kemitraan dari BUMN.
“Di Surakarta ada sekitar 42 ribu UMKM. Tapi belum semuanya mendapat layanan permodalan dari perbankan,” ucapnya.
