Benarkah Indonesia Tidak Ramah Investasi?

Reporter

Editor

Muchamad Nafi

Sabtu, 25 Januari 2014 05:59 WIB

Area pembangunan Indonesia International Exhibition & Convention Centre (IIECC) di Kawasan BSD City, Serpong, Tangerang, (17/10). Investasi yang ditanamkan untuk pembangunan IIECC ini sebesar 2,1 triliun. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO , Jakarta - Indonesia dinilai sebagai negara yang tidak ramah investasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengatakan berbagai kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif dan upah membuat perusahaan enggan berekspansi dan berinvestasi di Indonesia.

"Banyak perusahaan yang tidak mau ekspansi lagi, bahkan ada yang mau tutup. Kita butuh pelaku industri hulu tapi kebijakan pemerintah justru mematikan upstream industri. Kalau begini mereka akan memilih jalan pintas yaitu impor saja," kata Sofjan di Kementerian Perindustrian, Jumat, 24 Januari 2014.

Menurut dia, ada perusahaan di sektor petrokimia dan kaca yang hendak menutup usahanya. Selain itu, perusahaan di sektor baja dan semen juga mengeluhkan kebijakan pemerintah khususnya terkait kenaikan tarif dasar listrik. Pelaku industri menilai kenaikan tarif listrik menjadi pelengkap atas berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro pengusaha. "Ibaratnya air sudah penuh diisi sedikit sudah tumpah," katanya.

Apindo menilai kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga gas, kenaikan upah buruh membuat pengusaha enggan membangun lini produksi. Upaya pemerintah mendorong ekspor dinilai tidak akan terwujud karena pengusaha akan lebih memilih impor yang tidak memikirkan biaya produksi tinggi.

Hambatan yang dihadapi pengusaha ini, kata Sofjan, membuat pertumbuhan industri manufaktur tahun ini hanya mencapai 6 persen. Investasi baru tidak akan tumbuh selama kebijakan pemerintah tidak pro industri.

Selain itu, Apindo juga menyoroti beban pemerintah yang semakin besar dengan beberapa kebjakan yang membuat anggaran semakin berat. Ia mencontohkan legalisasi undang-undang desa membuat pemerintah harus menyediakan subsidi Rp 100 triliun. Pemberian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kata dia, juga akan semakin membebankan negara.

ANANDA TERESIA



Berita Terpopuler:
Rumah Mewah Sutan di Bogor, Siapa Bayar Pajaknya?
Harga Rumah Mewah Sutan Ditaksir Rp 15 Miliar
Aburizal Pede Kalahkan Jokowi
Begini Tuntutan Para Pelawak pada Jokowi

Berita terkait

Luhut Siapkan Insentif untuk Investasi Apple, Ingin Tiru Thailand dan India

12 hari lalu

Luhut Siapkan Insentif untuk Investasi Apple, Ingin Tiru Thailand dan India

Apple sudah berencana memproduksi iPhone di India dan MacBook di Thailand, guna melepas ketergantungan terhadap manufaktur Tiongkok.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

29 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

34 hari lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

35 hari lalu

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pengunduran Diri Presiden Vietnam: Siapa yang Bakal Menggantikannya?

41 hari lalu

Pengunduran Diri Presiden Vietnam: Siapa yang Bakal Menggantikannya?

Presiden Vietnam tiba-tiba mengundurkan diri karena diduga terlibat korupsi, padahal baru setahun ia menjabat.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

57 hari lalu

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

22 Februari 2024

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Tanggapi Persoalan di Batam: Investasi Asing akan Ditertibkan

4 Februari 2024

Mahfud Md Tanggapi Persoalan di Batam: Investasi Asing akan Ditertibkan

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan akan tertibkan investasi asing dan dalam negeri untuk selesaikan masalah ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

31 Januari 2024

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

31 Januari 2024

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.

Baca Selengkapnya