TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana Pemerintah memberikan keringanan pajak kepada pengusaha dianggap sebagai upaya memecah belah suara protes terhadap kenaikan harga BBM, telepon dan listrik. Seperti diketahui ada kecenderungan dari pemerintah yang akan memberikan keringanan pajak kepada pengusaha. Keinginan ini berkait dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak telepon dan listrik. Menurut pengamat ekonomi dari UGM Revrisond Baswier, pengusaha dan buruh sebenarnya sudah bersatu menantang kenaikan harga. Tapi pengusaha diadu sehingga pengusaha dan buruh tidak menjadi musuh Pemerintah, katanya di Hotel Sahid, Kamis (9/1). Menurut Revrisond, upaya memberikan keringanan pajak pada pengusaha tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya apabila keinginan pengusaha dipenuhi tetap akan terjadi konflik karena seandainya dunia usaha tetap berjalan dan mendapat penghasilan tetap saja harga-harga melambung. Dia berpendapat rencana keringanan pajak menunjukkan adanya relasi yang tidak adil antara pemerintah, pengusaha dan buruh. Katanya pengusaha lebih berpengaruh di pemerintah daripada rakyat kecil yang menderita. Ini kekuasaan yang mengabdi kepada kelas yang diuntungkan sistem yang korup, ujarnya. Revrisond menilai pemerintah sudah menempuh jalur salah dalam mengambil keputusan. Kesimpulan ini diambil setelah mempertimbangkan keputusan pemerintah yang lain mengenai IMF dan pemberian R&D (pembebasan pengutang kakap dari tuntutan) yang dianggap hanya menuruti IMF semata. Sementara itu ketua haran YLKI Indah Sukma Ningsih, menganggap keputusan menaikkan harga tidak tepat waktu karena rakyat belum siap terlebih dana kompensasi sebesar 4 triliun, tidak mencukupi untuk menutup dampak kenaikan harga.Ini pertama kalinya pemerntah menaikkan harga bahan bakar, listrik dan teleponn sekaligus. Ini sadis lebih kejam dari pada bom, kata Indah. Mengenai rencana keringanan pajak pada pengusaha, Indah menganggap hanya taktik untuk menutup protes terhadap kenaikkan harga. Yang dirangkul pengusaha, karena pengusaha big mouth (besar mulut), sementara buruh tidak punya akses, katanya. Dia menyetujui rencana pemerintah memberi keringanan pajak kepada pengusaha asal ada jaminan buruh tudak akan dipecat, kerenanya diminta kepada buruh untuk mengontrol apa keuntungan yang dinikmati pengusaha bisa dinikmati buruh. (Multazam-Tempo News Room)