Kadin: UU Minerba Tak Larang Ekspor  

Reporter

Kamis, 19 Desember 2013 17:31 WIB

Aktivitas pertambangan batu bara di site Port Asam Asam PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (10/10). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) tidak melarang ekspor mineral mentah. "Yang diatur di undang-undang itu pengendalian ekspor," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal/Bulog, Natsyir Mansyur, di kantornya, Kamis, 19 Desember 2013.

Ia menjelaskan, jika ekspor dihentikan, akan ada banyak pengangguran. Sedangkan pembangunan smelter membutuhkan waktu tiga tahun. Natsir memberi contoh, "Freeport sendiri bisa-bisa mem-PHK 100 ribu karyawannya."

Natsir menyebutkan 40 ribu karyawan di antaranya merupakan tenaga kerja langsung. Adapun PT Newmont Nusa Tenggara diperkirakan merumahkan 25 ribu tenaga kerja langsung.

Selain itu, Natsir menyebutkan ada 600 izin usaha pertambangan (IUP) yang akan terkena dampak. Natsir mengungkapkan, hilirisasi memang penting, tapi membutuhkan persiapan dan perencanaan yang lebih matang.

"Solusinya, perlu duduk bersama untuk memahami undang-undang tersebut," ujar Natsir. Ia menuturkan, selama ini ada penafsiran yang berbeda dari Kadin, Kementerian ESDM, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Produksi Mineral Kementerian ESDM, Harsonyo Wibowo, mengatakan seluruh fraksi di Komisi Energi DPR telah menyetujui implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009. Pemerintah, kata dia, akan menerapkan pembatasan ekspor karena adanya pertambahan ekspor yang tajam. "Freeport dan Newmont diharapkan pada 2017 bisa melakukan pemurnian," ucapnya.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan, Astera Primanto, mengungkapkan smelter harus disiapkan dalam penerapan undang-undang itu. "Bukan berarti setiap perusahaan wajib punya smelter," ujarnya. Perusahaan-perusahaan bisa melakukan usaha bersama untuk pemanfaatan smelter.

Ia menilai saat ini persiapan untuk menerapkan undang-undang tersebut belum berjalan dengan baik. Astera pun menuturkan, implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sisi bea keluar, royalti, dan pajak.

MARIA YUNIAR




Topik Terhangat
Atut Tersangka | Mita Diran | Petaka Bintaro | Sea Games | Pelonco ITN




Terpopuler
Ratu Atut Pernah Minta Rano Mundur
Mengapa Rumah Atut Dijaga Ratusan Pendekar?
Di Depan Jokowi, SBY Singgung Soal Presiden Baru
Atut Tersangka, Ini Kata Rano Karno
Pengacara Atut: Uang Rp 1 Miliar Milik Suami Airin
Atut Tersangka, Airin Hanya Tersenyum
Ahok Sindir Polisi: Dosa Lama Jangan Jadi ATM

Berita terkait

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

12 jam lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

1 hari lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

2 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

5 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

6 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

7 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

11 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

13 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

15 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

31 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya