Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pencabutan subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak tidak bisa dilakukan begitu saja oleh siapa pun. Keputusan menghapus subsidi bisa saja dilakukan di daerah-daerah dengan pertimbangan kemampuan masyarakat.
"Tapi penghapusan itu tidak boleh, undang-undang kita tidak memberi ruang untuk menetapkan BBM itu ke harga keekonomiannya," kata Hatta Rajasa di kantor Kementerian Perekonomian usai rapat koordinasi ketahanan air, Kamis, 19 Desember 2013.
Dalam soal penghapusan subsidi, Hatta mencontohkan Kota Batam sebagai salah satu daerah yang tarif listriknya menggunakan harga keekonomiannya. Namun, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat.
"Sepanjang masyarakatnya mampu dan kuat, bisa saja harga listrik seperti Batam," kata Hatta. Namun ia mengatakan masyarakat yang tidak mampu tetap harus mendapatkan subsidi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan undang-undang. (Baca: Jokowi Minta Subsidi BBM di Jakarta Dicabut)
Menurut ia, mungkin pola subsidi di DKI Jakarta bisa diubah dengan bentuk subsidi transportasi umum. Namun, penghapusan total subsidi BBM kepada masyarakat tetap tidak dapat dilakukan begitu saja.
Ia mengatakan penentuan pola yang lebih tepat ihwal pemberian subsidi kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang memang diperlukan."Memang yang paling penting ke depan subsidi itu harus pas, tidak boleh kita ini rentan karena gejolak-gejolak terus."
Beberapa hari lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama sempat melontarkan ide mengenai penghapusan subsidi BBM kepada masyarakat Jakarta. Penghapusan subsidi ini menurut Ahok perlu dilakukan untuk menahan laju pertumbuhan kendaraan bermotor dan juga sebagai upaya mengurangi kemacetan. (Jokowi: Pencabutan Subsidi Tidak Beratkan Rakyat)
