TEMPO.CO, Jakarta - Penerimaan pajak tahun ini tampaknya di bawah capaian tahun lalu. Kondisi itu dipengaruhi oleh belum membaiknya perekonomian nasional. Hingga 6 Desember lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 814,7 triliun atau sekitar 81,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 sebesar Rp 995 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan, ada tambahan penerimaan sebesar 10–12 persen, padahal biasanya bisa mencapai 15 persen. “Ekspor masih negatif, padahal pajak banyak bergantung pada tradable sector,” kata Fuad di kantornya, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2013.
Tahun ini, sejumlah sektor yang menyasar pasar luar negeri mengalami banyak penurunan, seperti pertambangan batu bara, manufaktur elektronik, dan garmen. Jatuhnya harga komoditas diikuti dengan penurunan permintaan pasar, terutama di India dan Cina, yang menjadi pasar ekspor terbesar Indonesia. “Tahun lalu, batu bara harganya sudah jatuh,” katanya.
Penerimaan pajak dari sektor pertambangan tahun ini tumbuh minus 17,98 persen, dari 58,2 triliun pada 2012 anjlok menjadi Rp 47,8 triliun. Pertumbuhan minus ini lanjutan dari tahun sebelumnya yang tumbuh minus 12,6 persen. “Tahun lalu, penerimaan dari pertambangan sudah drop, sekarang lebih drop lagi,” katanya.
Selain pertambangan, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan juga jauh menurun bila dibandingkan tahun lalu. Dari tumbuh 21,3 persen tahun lalu, tahun ini hanya tumbuh sekitar 3,7 persen. Demikian pula dengan sektor pertanian yang tumbuh negatif. Penerimaan pajak dari sektor belanja pemerintah juga masih terbilang kecil, baru 5,6 persen, jauh menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 28,9 persen.
Meskipun begitu, masih banyak sektor lain yang mencatat pertumbuhan penerimaan pajak yang positif, seperti konstruksi dan real estate serta jasa keuangan dan asuransi.
Menurut Fuad, sebenarnya struktur perekonomian nasional semakin sehat dengan kuatnya sektor retail di dalam negeri yang membuat ketergantungan dengan pasar global semakin berkurang. Namun sayangnya, kata dia, Direktorat Jenderal Pajak belum bisa mengikuti perubahan tersebut, dari yang tradable menjadi non-tradable. “Pasar Tanah Abang tumbuh, ekonomi tumbuh, tapi kami tidak punya sumber daya yang cukup,” katanya.
Karena itulah Fuad meminta tambahan pegawai untuk bisa menjangkau sektor-sektor yang tergolong usaha kecil dan menengah itu. Menurut dia, bila jumlah pegawai pajak saat ini stagnan di 31 ribu orang hingga 2015 nanti, tidak akan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi. Tahun ini, Fuad sebelumnya meminta tambahan 5.000 pegawai, namun hanya disetujui sekitar 2.000 orang. Seharusnya, kata dia, pegawai pajak ditambah dua kali lipat dari yang ada saat ini.
Di samping itu, Fuad meminta Direktorat Jenderal Pajak bisa mengakses rekening bank. Sebab, dari situlah data valid tentang potensi penerimaan pajak bisa diperoleh. “Kita tertinggal dibanding Malaysia yang pajaknya bisa mengakses rekening bank,” katanya. Meskipun begitu, ia tidak yakin usulan ini bisa diterima. “Mimpi, sudah capek saya ngomong ini."
IQBAL MUHTAROM
Berita terkait
Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2
10 jam lalu
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaRencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik
2 hari lalu
Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.
Baca Selengkapnya10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen
3 hari lalu
Berikut ini deretan negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi hingga 50 persen, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta
5 hari lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.
Baca SelengkapnyaAwal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?
6 hari lalu
Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun
7 hari lalu
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.
Baca Selengkapnya10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?
7 hari lalu
Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani
9 hari lalu
Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaJadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai
9 hari lalu
Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?
Baca SelengkapnyaZulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri
9 hari lalu
Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.
Baca Selengkapnya