TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut Indonesia telah menerima bantuan teknis senilai 3 juta euro dari pemerintah Finlandia. "Dari 2010 sampai 2014," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Rida Mulyana di kantornya, Jumat, 25 Oktober 2013.
Ia menyebut bantuan yang diberikan pemerintah Finlandia meliputi capacity building, studi kajian, serta pilot project. Rida mengatakan, pilot project untuk pengembangan biomassa telah dilakukan di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah.
"Kami ingin di provinsi lain juga. Sekarang proposalnya sedang kami susun," ucapnya.
Rida pun menuturkan, bantuan dari pemerintah Finlandia itu akan diperpanjang untuk periode 2014 - 2017. Namun, ia menyatakan, nilai bantuan belum bisa diprediksi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menerima kunjungan Menteri Ekonomi Finlandia, Jan Vapaavuori, pagi ini. "Agar sektor pembangkit listrik biomassa bisa ditumbuhkan," kata Jero.
Ia menyebut ada 20 pengusaha Finlandia yang ikut dalam kunjungan Vapaavuori itu. Jero mengungkapkan, Finlandia memiliki kelebihan di bidang energi baru dan terbarukan. Mayoritas energi yang dimanfaatkan Finlandia, kata dia, berasal dari biomassa.
"Dia (Finlandia) punya 80 persen biomassa," ujar Jero. Sedangkan Indonesia memiliki banyak bahan biomassa. Bahkan, sampah yang merupakan bahan biomassa sampai menjadi persoalan tersendiri.
Padahal, ia melanjutkan, sampah tersebut bisa diolah menjadi sumber listrik. Selain biomassa, Jero menyebut Finlandia memiliki kemampuan di bidang hydropower dan smelter. Menurut dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun akan mendorong investasi Finlandia di bidang smelter.
"Saya sudah sampaikan kepada mereka, jangan ragu-ragu investasi biar pun Indonesia menjelang pemilu," ujarnya.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
