HKI: Pertumbuhan Kawasan Industri Lambat  

Reporter

Rabu, 23 Oktober 2013 18:11 WIB

Pabrik PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia, di Kawasan Industri PuloGadung, Jakarta, (18/10). Pabrik yang membuat sejumlat alat-alat musik Yamaha tutup karena adanya permasalahan dalam manajemen perusahaan. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Sanny Iskandar mengatakan pertumbuhan kawasan industri selalu lebih lambat daripada pertumbuhan permintaan akan lahan dalam tiga tahun terakhir. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif memicu tingginya permintaan. Namun pertumbuhan tidak diimbangi dengan pengembangan kawasan industri baru.

Sanny mengatakan dari sisi perbandingan antara pertumbuhan permintaan lahan dan kawasan industri dalam tiga tahun terakhir, permintaan memang lebih tinggi daripada suplai. “Pengembangan kawasan industri memang sulit, tidak seperti pengembangan apartemen misalnya,” kata Sanny di kantornya, Rabu, 23 Oktober 2013.

HKI menyoroti beberapa hal yang menjadi penyebab sulitnya pengembangan industri baru. Pertama, proses pembebasan lahan, kedua proses pematangan lahan. Selain itu, untuk kawasan industri di luar pulau Jawa, infrastruktur juga masih minim sehingga sulit mengembangkan industri dalam waktu cepat. “Regulasi pemerintah mengenai pembatasan luas kawasan industri juga menjadi penghambat.”

Pertumbuhan kawasan industri yang lebih rendah daripada pertumbuhan permintaan, kata dia, memang tidak langsung membuat investor batal berinvestasi ke Indonesia. Dampak yang ditimbulkan lebih pada penundaan realisasi investasi.

Ia mencontohkan, suatu pembangunan pabrik seharusnya bisa selesai lebih cepat tapi justru tertunda. Proses produksi pun bisa tertunda 3-5 tahun dan pasti terdapat potential loss yang tidak sedikit. “Delivery lahan bisa 1,5 tahun. Suplai juga kurang kalau tiba-tiba ada permintaan tapi karena proses pematangan lahan lama dan penyediaan infrastruktur makan waktu,” katanya.

Berdasarkan data HKI periode Januari-Juli 2013, jumlah kawasan industri yang terdapat di Indonesia mencapai 62 dengan total area seluas 29.601 hektare. Jumlah lahan yang sudah dibangun industri mencapai 11.190 hektare, sementara yang digunakan untuk industri manufaktur seluas 8.727 hektare.

Enam puluh dua kawasan industri di Indonesia terletak di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Bangka Belitung. Jumlah kawasan industri terbanyak terdapat di Jawa Barat dengan 22 kawasan industri. Total luas kawasan itu 13.333 hektare. Kepulauan Riau berada di peringkat kedua dengan total 9 kawasan industri dan berluas total 1.663 hektare.

Kawasan industri di Sumatera antara lain terletak di Sumatera Utara (1.403 hektare), Bangka Belitung (1.735 hektare), dan Sumatera Barat (200 hektare). Di Pulau Kalimantan, kawasan industri hanya terdapat di Kalimantan Timur dengan luas total 946 hektare.

ANANDA TERESIA


Berita Terpopuler
Perusahaan ATM AS Suap Pejabat Bank BUMN Indonesia

Soal Akses Pajak di Bank, Indonesia Tertinggal

Suriname Lirik Investor Asal Jawa

Ban Pesawat Lion Air Dipermak di Hong Kong

Bulog Baru Beli 84 Ton Kedelai Lokal

Avtur Distop, Merpati Evaluasi Rute Tak Efisien

Berita terkait

Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Indonesia

11 hari lalu

Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Indonesia

Sukuk negara telah berkontribusi signifikan pada pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia selama satu dekade terakhir.

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

14 hari lalu

Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen.

Baca Selengkapnya

LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

30 hari lalu

LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengklaim perekonomian bangsa sejauh ini masih berada dalam jalur yang benar.

Baca Selengkapnya

Ijtima MUI: Boikot Berlanjut demi Kedaulatan Ekonomi Indonesia

1 Agustus 2024

Ijtima MUI: Boikot Berlanjut demi Kedaulatan Ekonomi Indonesia

MUI menjabarkan sepuluh kriteria produk nasional yang layak didukung untuk menggantikan produk terafiliasi Israel.

Baca Selengkapnya

Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

11 Juni 2024

Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Menurut Dr. Andrie Soeparman dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sistem KI terbagi dalam lima level: pengenalan KI, pendaftaran KI, manajemen KI, KI sebagai nilai ekonomi, dan KI sebagai poros ekonomi.

Baca Selengkapnya

Bos Bank Indonesia: Ekonomi RI Tetap Berdaya, meski Ketidakpastian Global Tinggi

23 Mei 2024

Bos Bank Indonesia: Ekonomi RI Tetap Berdaya, meski Ketidakpastian Global Tinggi

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebut ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan meskipun berada di tengah tingginya ketidakpastian global.

Baca Selengkapnya

DBS Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 5,2 Persen

22 Mei 2024

DBS Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 5,2 Persen

Bank DBS prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dipengaruhi investasi bidang infrastruktur, meningkatnya output sektor industri dan sektor jasa

Baca Selengkapnya

Grab Indonesia Sebut Ekonomi Nasional Beri Harapan bagi Pelaku Industri

16 Mei 2024

Grab Indonesia Sebut Ekonomi Nasional Beri Harapan bagi Pelaku Industri

Grab Indonesia sebut ekonomi nasional memberi harapan bagi para pelaku usaha untuk bisa terus menjaga daya saing produk atau layanan

Baca Selengkapnya

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

6 Mei 2024

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

25 April 2024

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya