TEMPO Interaktif, Jakarta:Konsorsium Farallon Capital menjadi pemilik baru dari Bank Central Asia. Pengumuman pemenang divestasi BCA ini diumumkan oleh Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi dengan didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjorotjakti, Menkeu Boediono, dan Kepala BPPN I Putu Gde Ary Suta di Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (14/3) sore. Menurut Laksamana keputusan memenangkan Farallon ini mengacu penawaran terakhir (final bid) pada 28 Januari 2002. Pada 28 Januari yang merupakan hari terakhir penyerahan Sale and Purchase Agreement (SPA) Term and Condition, kriteria yang diajukan Farallon lebih baik dari Stanchart, meski di kemudian hari Stanchart melakukan revisi SPA-nya. Laksamana menjelaskan dalam mengambil keputusan investor strategis BCA, pihaknya mempertimbangkan dengan cermat, baik dari segi administratif maupun yuridis dengan mengacu pada PP No.17/1999 tentang BPPN, PP No.63/2001 tentang pengalihan kedudukan tugas kewenangan Menteri Keuangan pada BPPN kepada Meneg BUMN. Kemudian, Keputusan Menkeu No. 530/KNK.01/99 tentang tata cara penjualan dan pelaporan aset dalam restrukturiasai BPPN. Dan rapat dengar pendapat antara pemerintah dengan komisi IX DPR pada 12 September 2001 yang telah menyetujui usul pemerintah membahas penjualan saham pemerintah di BCA sebesar 21 persen dari 30 persen yang telah disetujui oleh komisi IX DPR tanggal 1 Maret 200, sehingga menjadi 51 persen melalui pola strategic sale. Laksmana menambahkan keputusan pemenang juga dengan mempertimbangkan hasil keputusan rapat koordinasi terbatas pada 11 Maret 2002, tentang rencana divestasi BCA. Dalam rapat itu, proses pengambilan keputusan ditekankan pada kriteria yang masuk pada 28 Januari tersebut. Pemerintah menekankan agar konsorsium Farallon Capital sebagai investor strategis dan pemegang saham baru BCA agar memperhatikan sungguh-sungguh dan memiliki komitmen mendorong fungsi internediasi BCA agar menyalurkan kredit guna mendorong pengembangan sektor riil, termasuk komitmen menyalurkan kredit untuk UKM. Pasalnya Loan To Deposit BCA masih sangat rendah, sekitar 15 persen. Farallon harus berkomitmen merumuskan businsess plan BCA ke depan terkait dengan masalah karyawan coorporate action (merger akusisi dan konsolidasi) serta peran BCA dalam sistem perbankan nasional. Farallon juga harus memeiliki komitmen dalam melihat obligasi rekap yang ada di BCA dikaitkan dengan upaya mengurangi beban pemerintah dalam membayar bungan serta pengembalian pokok obligasi (Bound Redemtion). “Untuk itu, Farallon diminta merumuskan alternatif yang layak dalam mengurangi beban obligasi pemerintah di BCA,” ujar Laksamana. Menurut Laksamana dari penjualan BCA pemerintah mendapatkan sekitar Rp.5,3 triliun dari penjualan 51 persen saham BCA. Farallon menyutujui harga BCA sebesar Rp. 1175 per saham. Ini sedikit lebih rendah dari harga yang ditawarkan Stanchart Rp. 1.800. Ketika proses divestasi dimulai, naik menjadi Rp.1.200 dari sebelumnya sebesar Rp. 900, ketika DPR masih menyetujui penjualan sebesar 30 persen saja. Menurut Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta, pemerintah menugaskan agar BPPN melakukan finalisasi penandatangan SPA. Right up kesepakatan BCA secara legal administratif agar diselesaikan. Prosesnya dijual langsung 30 persen dan 21 persen nya dijual exercise right paling lama enam bulan. “Artinya kita memiliki right untuk cepat dilaksanakan. Makin cepat makin baik,” katanya. Pembayaran 31 persen itu dilakukan satu bulan setelah SPA ditandatangani. Meneg BUMN menambahkan hal yang memberatkan Stanchart untuk memenangkan divestasi ini karena menginginkan 15 persen dari hasil penjualan dimasukkan kedalam escrow account yaitu bila ada sesuatu yang terjadi bisa ditalangi dengan dana itu. Selain itu Stanchart juga mengajukan Technical Assistant Free sebesar 21 persen pada 31 Desember 2001. Karena itu, pemerintah memutuskan keputusan diambil dengan mengacu pada final bid pada 28 Januari 2002. (Istiqomatul/Tempo News Room)