TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengurangi impor. Hal ini perlu dilakukan mengingat defisit transaksi berjalan kian melebar. "Impor meninggi, bukan hanya didominasi impor BBM, tapi juga bahan baku dan konsumsi," kata Agus saat open house di rumah dinasnya, Kamis, 8 Agustus 2013.

Defisit transaksi berjalan sudah berlangsung tujuh kuartal berturut-turut. Pemicunya, laju impor tinggi sementara ekspor melambat seiring dengan perlambatan ekonomi di sejumlah negara tujuan utama ekspor Indonesia. Defisit ini menunjukkan tak seimbangnya pasokan dan kebutuhan valas. Tapi, sebenarnya, defisit bisa tertolong jika transaksi modal dan finansial arus investasi asing mengalir deras ke dalam negeri.

Ke depan, Agus mengakui masih ada risiko arus keluar investasi asing. Hal ini lantaran investor mengkhawatirkan kondisi ekonomi global. Salah satunya, kekhawatiran bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan mulai menghentikan kebijakan quantitative easing III.

"Kalau tidak didukung transaksi modal dan finansial, ini akan menekan neraca pembayaran dan nilai tukar," ujar Agus. Meski begitu, ia meyakinkan BI akan terus menjaga nilai tukar ada di area yang tak bergejolak. Tapi ia enggan menyebut pada level berapa BI akan menjaga nilai tukar rupiah? "BI tidak menargetkan suatu level nilai tukar," katanya.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional, Aviliani berpendapat defisit transaksi berjalan wajar terjadi pada negara yang ekonominya tengah berkembang. Lonjakan impor terjadi sebagai konsekuensi logis dari tingginya arus investasi masuk. "Menahan impor malah menahan pertumbuhan," katanya.

Atas dasar itu, ia menekankan, tak perlu khawatir dengan defisit transaksi berjalan. Yang terpenting BI bisa mengatur aliran kas keluar masuk sehingga orang tak khawatir nilai tukar rupiah tertekan. Aviliani-pun menilai tak soal jika kebutuhan valas didanai dengan pinjaman luar negeri asalkan jumlah dan jatuh temponya terpantau dengan baik. "Kalau perlu pinjaman luar negeri tidak apa apa, sejauh untuk investasi, ada masanya, infrastruktur sudah terbangun kita tidak butuh lagi," ucapnya.

Ia menjelaskan ongkos investasi mahal. Pembangunan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dikalkulasi membutuhkan dana sekitar Rp 2.500 triliun. "Jika setahun bisa (belanja) Rp 500 triliun, pertumbuhan ekonomi bisa 7 - 8 persen," katanya.

MARTHA THERTINA

Berita Lainnya:
Lebaran di Tanah Koja, Jokowi Lupa Kenalkan Istri
Kini Pengguna Instagram Bisa Import Video
Gayus Soal Remisi: Terserah yang Berkuasa Saja
Misteri Makian di Akun Facebook Sisca Yofie
Lebaran Ini, Jokowi Ternyata Juga Berencana Mudik