TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Kelian Equatorial Mining (KEM) merencanakan untuk menyatakan force majeur atas tambangnya di Desa Kelian, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Alasannya lokasi tambang telah diduduki sekitar 250-an warga desa yang menuntut pembayaran kompensasi sejak Selasa (19/10) minggu lalu. Demikian dikemukakan Presiden Direktur PT KEM, Arief Siregar, di Jakarta, Senin (25/10) malam. "Sebenarnya saya tidak menginginkan force majeur terjadi. Tapi kalau itu terpaksa, apa boleh buat," kata dia.Arief menjelaskan, pernyataan force majeur itu dilakukan pertama sebagai pemberitahuan kepada pihak pemerintah bahwa pihaknya tidak dapat melanjutkan produksi karena lokasinya ditutup. Kedua, perusahaan berusaha melindungi keselamatan para karyawan yang masih tertahan di lokasi tambang hingga hari ini. "Ada batasan yang harus dilihat, yakni keselamatan mereka dan cadangan logistik yang masih tersisa di sana," kata Arief.Dia menambahkan, meskipun lokasi tambang diblokade sekelompok masyarakat selama sepekan ini, kegiatan produksi masih terus berjalan. Hingga saat ini pihaknya belum bisa memperkirakan kerugian materiil yang ditanggung perusahaan akibat aksi tersebut. Namun perusahaan merasa jaminan keselamatan berusaha terancam.Arief menegaskan pihaknya tidak akan meladeni tuntutan sekitar 500 warga yang menuntut kompensasi itu. Menurut dia, kompensasi yang mereka tuntut di luar kesepakatan antara PT KEM dan warga masyarakat, termasuk instansi lainnya seperti Komnas HAM dan Walhi. Dara Meutia Uning - Tempo