Seorang petugas membagikan uang BLSM sebesar 300 ribu kepada warga di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menginstruksikan kepala daerah dari 34 provinsi untuk menyediakan dana untuk menutupi kekurangan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dana untuk menutupi kekurangan BLSM ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi sejumlah kementerian bersama 34 sekretaris provinsi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu, 3 Juli 2013. "Ini solusi untuk menutupi kekurangan BLSM yang sudah disalurkan," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tarmizi Abdul Karim, usai memimpin rapat.
Berdasarkan fakta di banyak daerah, kata dia, banyak keluarga miskin yang tidak mendapat bantuan BLSM. Hal ini di beberapa daerah menimbulkan gejolak, karena justru ada sebagian masyarakat mampu yang ikut menikmati dana bantuan sebesar Rp 150 ribu perbulan untuk empat bulan ke depan itu.
"Menteri Dalam Negeri segera menerbitkan instruksi menteri kepada para kepala daerah untuk menganggarkan dana dari APBD untuk penyaluran BLSM bagi keluarga miskin yang belum mendapatkannya," kata Tarmizi.
Mekanisme pemberian BLSM dari APBD ini masih sama dengan pembagian BLSM dari pemerintah pusat, yakni melalui Kantor Pos. Sementara untuk memastikan BLSM ini tidak salah sasaran lagi, pemerintah menerapkan kebijakan substitusi kepemilikan kartu. Jadi, kata Tarmizi, bagi warga mampu yang menerima kartu BLSM akan diminta untuk mengembalikan kartu itu ke perangkat pemerintah di kelurahan atau desa masing-masing.
"Misal ada 10 kartu yang dikembalikan, maka perangkat desa akan mencari 10 keluarga miskin yang lebih berhak tapi belum menerima BLSM," ujarnya.
