Gita Wiryawan: Ini Cara Menguji Legalitas Ponsel
Rabu, 3 Juli 2013 12:50 WIB
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait peredaran telepon seluler (ponsel) ilegal di Pusat Perbelanjaan Roxy, Jakarta (8/5). ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan bahwa sekitar 30 persen dari jumlah telepon seluler di Indonesia beredar ilegal. "Sekitar 70 juta dari 250 juta ponsel beredar illegal," katanya, Rabu, 3 Juli 2013.
Akibatnya, bukan hanya negara, masyarakat sebagai konsumen pun harus ikut menanggung kerugian. Kerugian itu misalnya: tak ada garansi dan jaminan servis resmi bila terjadi kerusakan. Ada cara mudah untuk mengetahui apakah perangkat telepon seluler yang Anda gunakan legal atau tidak. Telepon seluler yang diimpor secara legal otomatis akan dilengkapi oleh nomor identifikasi IMEI. "Untuk buka nomor IMEI, pencet *#06# di ponsel, kalau muncul nomornya berarti resmi," kata Gita. Dari aktivasi nomor identitas ponsel (IMEI) ini, negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya menerima Rp 500 ribu per unit. Maka, bila ada 70 juta ponsel illegal, kerugian bisa mencapai Rp 35 triliun. PINGIT ARIA
Topik Terhangat Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? Berita terpopluer: Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor Luthfi Hasan Tuding KPK Ingin Hancurkan PKS Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal
Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku
53 menit lalu
Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku
Kemenperin memastikan sejak regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) yang mengatur impor berlaku, tidak ada keluhan dari pelaku industri
Baca Selengkapnya
Menteri perdagangan Zulkifli Hasan Dorong APEC Adopsi Digitalisasi di Industri Rantai Pasok
7 jam lalu
Menteri perdagangan Zulkifli Hasan Dorong APEC Adopsi Digitalisasi di Industri Rantai Pasok
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dengan mengadopsi teknologi digital di industri rantai pasok
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai
2 hari lalu
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.
Baca Selengkapnya
Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile
3 hari lalu
Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile
Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.
Baca Selengkapnya
KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP
3 hari lalu
KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP
Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik
Baca Selengkapnya
Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global
4 hari lalu
Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global
Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.
Baca Selengkapnya
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo
7 hari lalu
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo
Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Baca Selengkapnya
Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen
10 hari lalu
Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar
Baca Selengkapnya
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?
17 hari lalu
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?
Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai
Baca Selengkapnya
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
18 hari lalu
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
5 jam lalu
6 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu
20 jam lalu
23 jam lalu