TEMPO.CO, Jakarta -- Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dolfie O.F. Palit mengatakan dana pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara tidak dibahas saat penyusunan APBN Perubahan 2013. "Sudah pasti tidak ada (tahun ini)," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 1 Juli 2013.

Dolfie menilai berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pembelian saham oleh Pemerintah harus seizin DPR. Izin DPR juga dianggap wajib meski pembelinya Badan Usaha Milik Negara.

Karena dibutuhkan izin, dana pembelian harus diusulkan bersamaan dengan pembahasan APBN atau APBN Perubahan 2013 yang baru disahkan Juni lalu. Dolfie mengatakan usulan dana itu tidak pernah dibahas di Komisi Keuangan dan Badan Anggaran DPR.

Pemerintah Pusat ngotot membeli saham divestasi Newmont yang terakhir. Upaya ini menguat saat Menteri Keuangan dijabat Agus Martowardoyo.

Upaya itu mendapat hambatan keras dari DPR yang dimotori politikus Partai Golkar. Pasalnya, Grup Bakrie milik Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, juga menginginkan saham divestasi itu. Grup Bakrie melalui anak usahanya PT Multi Capital menggandeng PT Daerah Maju Bersaing, perusahaan konsorsium milik tiga pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat, berupaya menguasai sisa saham divestasi itu.

Dolfie menilai saham divestasi lebih baik dibeli pemerintah daerah tanpa menggandeng swasta. "Bisa diserahkan ke BUMN atau kombinasi BUMN dan Pemda, kalau menggandeng swasta lebih banyak kasih ke swasta," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada kepastian siapa pembeli 7 persen saham Newmont. Saham senilai Rp 2,3 triliun itu masih menjadi rebutan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB.

Kementerian Keuangan menginginkan sisa saham itu jatuh ke tangan pemerintah pusat. Adapun Gubernur NTB menginginkan saham tersebut bisa dikuasai pemerintah daerah. Upaya pemerintah pusat lebih maju melalui perjanjian pembelian (sales purchase agreement) dengan Newmont.

MARTHA THERTINA | AKBAR

Berita Lainnya:
Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas
Alasan Hanura Pilih Hary Tanoe Jadi Cawapres
Dinamit Hilang, Bareskrim Mabes Polri Turun Tangan
7 Vaksin yang Tidak Boleh Terlewatkan
Pemilihan Kades Tangerang , Kantor Camat Dirusak